Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2

Permohonan Pembubaran PHI, Resmi Diterima Mahkamah Konstitusi

Jakarta | Abda Khair Mufti, dkk (9 orang), resmi mendaftarkan permohonan judicial review pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/1) siang tadi.

Permohonan yang juga diantar oleh sebanyak 200-an perwakilan buruh dari Karawang, Bogor, Indramayu, Cirebon dan Majalengka tersebut, diterima oleh Kharisma, Pegawai Mahkamah Konstitusi Bagian Penerimaan Permohonan di lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi, dengan register Nomor 1387-0/PAN.MK/I/2015.

Di-usianya yang genap 10 tahun ini, PHI dinilai para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), tidak dapat melindungi kedudukan buruh yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha.

Menurut Chaerul Eillen, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM FSPS. “Buruh dipaksa untuk mampu menguasai hukum acara terkait gugat menggugat, membuat replik dan lain sebagainya”.

Chaerul mencontohkan, apabila ada buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dan dimenangkan dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pengusaha tidak mau mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh tersebut harus menggugat pengusaha. Ketika menggugat, karena surat gugatan tidak benar dalam menyusunnya akibat kekurang-mampuan si buruh tersebut, kemudian gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim PHI, bahkan tidak jarang pula yang gugatannya ditolak karena kurangnya bukti yang dimiliki buruh itu sendiri. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of