Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
39

Perusahaan Jasa Layanan Kesehatan Ganti Pasal Yang di-Uji

Jakarta | Para Pemohon dalam perkara Nomor 138/PUU-XII/2014, mengganti pasal yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yaitu semula yang di-uji diantaranya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), diganti menjadi Pasal 16 UU BPJS, demikian ungkap Aan Eko Widiarto selaku Kuasa Hukum dari PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bhakti Husada, PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, Sarju, dan Imron Sarbini.

Dalam sidang pemeriksaan yang dipimpin oleh Ketua Panel Majelis Hakim Konstitusi, Muhammad Alim, Selasa (20/1) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mendalilkan menderita kerugian konstitusional, karena tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan, akibat adanya ketentuan pemberi kerja wajib hanya menggunakan satu-satunya pemberi layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU BPJS.

Para Pemohon beranggapan, bahwa dengan adanya kewajiban untuk memilih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja, maka penyelenggaraan kegiatan jasa layanan sosial, diantaranya adalah kedua perusahaan tersebut yang harus dilaksanakan secara demokratis menjadi hilang akibat monopoli yang dilakukan oleh negara melalui BPJS.

Menurut Danial Aldriansyah selaku Direktur PT Ramamhuza Bhakti Husada, justru ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU BPJS dapat diartikan bahwa Negara telah melepaskan tanggungjawab dalam pemenuhan jaminan sosial khususnya kesehatan kepada warganegaranya.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU BPJS telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Muhammad Alim mengesahkan 14 bukti yang diajukan oleh para Pemohon, dan akan membawa hasil sidang panel tersebut ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan, apakah akan digelar sidang kembali atau langsung diputus. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of