Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
64

PHK Massal, PT Nikomas Diduga Tak Patuhi Putusan MK

Serang | Pemutusan hubungan kerja secara massal oleh PT Nikomas Gemilang Divisi PUMA, sebanyak 1.200 orang secara bertahap sejak bulan Januari hingga Maret 2015, diduga dilakukan tanpa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 bertanggal 20 Juni 2012.

Menurut salah seorang pekerja PT Nikomas Gemilang, perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Jakarta tersebut, menyatakan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga memaksa perusahaan sepatu tersebut, melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan alasan efisiensi disebabkan tidak adanya order hingga bulan Nopember 2015 yang akan datang.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna konstitusional terhadap pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup akibat efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh perusahaan, maka alasan efisiensi saja tanpa adanya penutupan perusahaan secara permanent, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan hubungan kerja pekerja dan keluarganya.

Sehingga, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tutup sementara sehingga melakukan efisiensi, tidak boleh dilakukan, kecuali perusahaan tutup secara permanent.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh PT Nikomas Gemilang, perusahaan telah mengawali efisiensinya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang bermasa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, dengan kompensasi uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan undang-undang.

Dari 1.200 orang yang diputuskan hubungan kerjanya, hingga tanggal 5 Januari lalu, sudah lebih dari 300 orang yang menerima pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut informasi yang diterima buruhonline.com, rencananya perusahaan akan kembali memutuskan hubungan kerja sebanyak 800 orang pada bulan Maret 2015. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of