Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
263

Tanpa Pemberitahuan ke Disnaker dan Polisi, Mogok Kerja Tidak Sah

Tangerang | Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014, membenarkan keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sepatu Cemerlang Kreasi, pada tanggal 6 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/PHI.G/2014/PN.Srg. yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 18 Maret 2014.

PT Sepatu Cemerlang Kreasi keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 20/PHI.G/2013/PN.Srg tanggal 24 Februari 2014, yang menghukum PT Sepatu Cemerlang Kreasi untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Dedi Wijaya, dkk (123 orang), sebesar 2 kali ketentuan undang-undang.

Perusahaan yang berlokasi di Jalan Padat Karya, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang tersebut, memutuskan hubungan kerja Dedi Wijaya, dkk, karena dianggap melakukan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 4 Februari 2013.

Sedangkan, Dedi Wijaya, dkk terpaksa melakukan mogok kerja, karena perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dan telah dibicarakan sejak pertengahan bulan Desember 2012.

PT Sepatu Kreasi Cemerlang dalam permohonan kasasinya, menyampaikan prosedur mogok kerja yang dilakukan oleh Dedi Wijaya, dkk tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya tidak memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan Kepolisian Resort Kabupaten Tangerang.

Sehingga, Mahkamah Agung membenarkan keberatan yang diajukan oleh perusahaan. Dan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan mogok kerja yang dilakukan Dedi Wijaya, dkk tidak sah dan dianggap mangkir, serta perusahaan telah pula melakukan pemanggilan untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali.

Namun, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung, dengan dasar keadilan menetapkan pemberian uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan undang-undang, dengan dasar perhitungan uang pesangon menggunakan besaran upah yang diterima oleh Dedi Wijaya, dkk, bukan sesuai dengan upah minimum yang berlaku. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of