Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
43

Terbukti Mabuk Akibat Meminum Minuman Keras di Area Kerja, di-PHK

Mimika | PHY (nama disamarkan, -red.) kedapatan sedang dalam keadaan mabuk di area kerja dengan kadar alkohol ditubuhnya sebesar 0,129 BrAc, sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 15.17 Buku Pedoman Hubungan Industrial (BPHI), yang diberlakukan di PT Airfast Aviation Facilities Company.

Didalam BPHI tersebut, setiap pekerja yang bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan 0,08% BrAc atau lebih, sanksinya adalah Pemutusan hubugan Kerja (PHK), dan hanya berhak mendapatkan uang pisah serta uang penggantian hak sebesar 15%.

Atas kejadian tersebut, setelah penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara musyawarah dan mediasi tidak tercapai, perusahaan yang berlokasi di Bandar Udara Mozes Kilangin, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua itu, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura.

Namun, PHI Jayapura dalam putusannya Nomor 01/G/2013/PHI-JPR, tanggal 22 Maret 2013, tidak sependapat dengan dalil gugatan PT Airfast Aviation Facilities Company. Karena menurut PHI Jayapura, tindakan PHY yang kedapatan dalam keadaan mabuk di area kerja, harus dinyatakan terbukti bersalah terlebih dahulu oleh Pengadilan pidana.

Sebab, menurut PHI Jayapura, tindakan PHY merupakan termasuk kategori pelanggaran ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pemutusan hubungan kerjanya dapat dimohonkan, setelah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2013 tanggal 26 Oktober 2014.

Sehingga, PHI Jayapura berpendapat dalil gugatan PT Airfast Aviation Facilities Company prematur, dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Tidak terima dengan Putusan PHI Jayapura, PT Airfast Aviation Facilities Company mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PHI-JPR. yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 16 April 2013.
Permohonan kasasi tersebut, dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Aung berpendapat, perbuatan PHY terbukti telah melanggar Buku Pedoman Hubungan Industrial. Oleh karena itu, PHY dapat di PHK, akibat mabuk di tempat kerja.

Sehingga, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 19 Juni 2014, mengabulkan permohonan kasasi dari PT Airfast Aviation Facilities Company, dan menyatakan hubungan kerja berakhir dengan kompensasi uang pisah dan uang penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp.13,7 juta. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of