Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
18

Batasan Usia Pensiun Buruh Dapat Diatur Peraturan Daerah

Pasuruan | Tidak adanya pengaturan batasan usia pensiun bagi pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan swasta, kerap menjadi sengketa hubungan industrial yang berlanjut hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga penyelenggara negara atau TNI/Polri yang merupakan pelayan masyarakat, telah ditentukan secara jelas mengenai batasan usia pensiunnya. Namun, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak menyebutkan pada umur berapa seorang pekerja/buruh memasuki usia pensiun, sehingga berhak atas uang pesangon, dan lain-lain seperti diatur dalam ketentuan Pasal 167 UU 13/2003.

Hal tersebut, menjadi dasar bagi Asmunah, dkk (6 orang) yang mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja karen memasuki usia pensiun pada PHI Pengadilan Negeri Surabaya. Beruntung bagi Asmunah, dkk, karena mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012, yang menegaskan dalam Pasal 56 tentang batasan usia pensiun pada umur 55 (lima puluh lima) tahun.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Perda tersebutlah, PHI Surabaya mengabulkan gugatan Asmunah, dkk yang meminta pengakhiran hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, dan menghukum PT Mega Marina Pride yang beralamat di  Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.310,5 juta, sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 105/G/2013/PHI.Sby tanggal 29 Januari 2014, serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 315 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014. (Jm)

Berikut beberapa pengaturan batasan usia pensiun, yaitu :

No

Nama Jabatan/ Golongan

Batas Usia Pensiun (BUP)

Dasar Hukum

1

PNS Umum

56

Pasal 3 ayat 2 PP No. 32 Th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang diubah menjadi PP No. 65 tahun 2008

2

Ahli Peneliti dan Peneliti

65

Pasal 1 PP No. 65 tahun 2008

3

Guru Besar/ Professor

65

Pasal 67 ayat 5 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4

Dosen

65

5

Guru

60

Pasal 40 ayat 4 UU No.4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

6

POLRI

58

Pasal 30 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7

POLRI dengan keahlian khusus

60

8

Perwira TNI

58

Pasal 75 UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

9

Bintara dan Tantama

53

10

Jaksa

62

Pasal 12 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

11

Eselon I dalam jabatan Sruktural

60

Pasal 1 PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

12

Eselon II dalam jabatan Struktural

60

13

Eselon I dlm jabatan strategis

62

14

Pengawas Sekolah

60

Pasal 1 PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

15

Hakim Mahkamah Pelayaran

58

16

Jabatan lain yang ditentukan Presiden

58

17

Pekerja/ Buruh 

Berdasarkan PK, PP, PKB

Pasal 154 huruf c UU No. 13 tentang Tenaga Kerja

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of