Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
24

Bukan Kewenangan PHI, Gugatan Sopir Mobil Tangki Tidak Diterima

Purwakarta | Perkumpulan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, yang beralamat di Kampung Tabrik, RT.010/ RW.004, No.26, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, memberanikan diri menggugat PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Patra Niaga, PT Cahaya Andika Tamara dan PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I, II, III dan IV, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Pertamina Training & Consulting yang didalilkan oleh Paguyuban sebagai perusahaan penyedia jasa (outsourcing) sopir mobil tangki, telah mempekerjakan lebih dari 4.500 pekerja sebagai sopir dan kernet yang tersebar di 18 (delapan belas) depot Pertamina Jawa dan Madura, dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Paguyuban menuntut secara tanggung renteng PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Patra Niaga, PT Cahaya Andika Tamara dan PT Pertamina (Persero), untuk membayar upah lembur ke 2.006 anggotanya, sebesar Rp.732,2 juta.

Namun, dalam putusannya Nomor 246/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2014, PHI Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia.

Putusan PHI Jakarta Pusat tersebut, berdasarkan keberatan (eksepsi) dari PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Patra Niaga, PT Cahaya Andika Tamara dan PT Pertamina (Persero), yang mendalilkan bahwa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia bukanlah serikat pekerja/serikat buruh yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2000, serta semestinya gugatan diajukan pada PHI di Pengadilan Negeri tempat pekerja/buruh bekerja, yaitu di 11 (sebelas) depot Pertamina, yang tersebar di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten dan DKI Jakarta.

Mahkamah Agung-pun menguatkan Putusan PHI Jakarta Pusat, dalam putusannya Nomor 351 K/Pdt-Sus.PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014, menyatakan yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial hanyalah Pengusaha atau Gabungan Pengusaha, Pekerja atau Serikat Pekerja. Sementara Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia bukanlah pihak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya. (Hz)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of