Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
45

Buruh Kahatex Tak Berhasil Yakinkan Hakim Kasasi, Gugatan Ditolak

Sumedang | Gugatan Edi Kurniawan, dkk (7 orang) ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 77 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilai, pekerjaan yang dilakukan oleh Edi Kurniawan, dkk adalah bongkar muat, yang berdasarkan order (pesanan), sehingga jenis pekerjaan seperti itu dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Sehingga, Mahkamah Agung berkesimpulan, perjanjian kontrak yang dibuat dengan PT Kahatex berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek Km. 23, Nomor 25, Sumedang Jawa Barat adalah sah dan telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung tersebut, menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/G/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 27 September 2013, yang telah menyatakan perjanjian kontrak yang dibuat batal dan menetapkan status hubungan kerja Edi Kurniawan, dkk menjadi pekerja tetap.

Menelisik ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, perjanjian kontrak memang dapat didasarkan pada order atau pesanan. Akan tetapi, pekerjaan yang dilakukan hanya dapat diberlakukan pada pekerjaan yang bukan termasuk pekerjaan ini, yaitu hanya pekerjaan tambahan.

Abda Khair Mufti selaku Praktisi Hukum Ketenagakerjaan di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Hakim yang tidak memeriksa secara detail, atas isi perjanjian kontrak berdasarkan order atau pesanan.

“Jika perjanjian kontrak berdasarkan order atau pesanan, maka harus tertulis secara terang benderang dalam perjanjian kontrak yang dibuat dengan pengusaha, mencantumkan batasan pekerjaan yang mengacu dalam perjanjian order atau pesanan dengan pihak ketiga (buyer) tersebut”, papar Abda.

Abda mencontohkan, “misalnya pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi order 1.000 pasang sepatu berdasarkan PO dari pihak ketiga, maka batasan pekerjaan dan hasilnya harus dicantumkan, sehingga baru dapat dikatakan perjanjian kontraknya berdasarkan order atau pesanan”. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of