Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
261

Buruh Minta Sidang Judicial Review di MA Terbuka Untuk Umum

Jakarta | Tidak terbukanya sidang judicial review yang dilakukan di Mahkamah Agung, dalam menguji ketentuan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang, dinilai akan menghambat sejumlah buruh dari Aliansi Jawa Barat yang akan menguji Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Selasa (17/2) siang tadi, para buruh yang terdiri dari Muhammad Hafidz sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Wahidin selaku Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Karawang, dan Solihin sebagai Ketua Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) Cabang Bekasi dalam keterangan persnya, telah mendaftarkan gugatan judicial review Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 ke Mahkamah Konstitusi, yang diregister dengan No. 1397/PAN.MK/II/2015.

Kewenangan Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap ketentuan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang, yang kini dilakukan secara tertutup, justru akan membuat pengaruh yang berasal dari luar diri hakim, berupa intervensi yang bersifat halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu Pemohon, Muhammad Hafidz yang mengatakan, “Judicial review yang tertutup, akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan judicial review”.

Menurutnya Mahkamah Agung yang berwenang melakukan judicial review, memiliki karakter tersendiri, dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh badan peradilan biasa, serta juga merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya merupakan final tanpa dapat dilakukan upaya hukum lain, serta mengikat.

Sehingga Hafidz menganggap hak konstitusionalnya dilanggar oleh Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, karena diantaranya tidak dapat mengetahui sejauh mana permohonannya diperiksa oleh Mahkamah Agung, juga tidak bisa menghadirkan ahli dan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk memperkuat permohonan, serta tanpa persidangan yang terbuka, tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu hati nurani Hakim akan pentingnya permohonan yang diajukan.

“Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional, agar pemeriksaan sidang judicial review di Mahkamah Agung dilakukan terbuka untuk umum”, tambah Hafidz. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of