Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
219

Buruh Nilai UU PPHI Tak Sesuai Amanat UU Ketenagakerjaan

Jakarta | Sebanyak 9 (sembilan) buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), hadir dalam sidang pemeriksaan yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (4/2) kemarin.

Para buruh yang terdiri dari Abda Khair Mufti, Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafidz, Chairul Eillen Kurniawan, Ali Imron Susanto, Mohamad Robin, Riyanto, Havidh Sukendro dan Wawan Suryawan, keberatan terhadap keberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam permohonan yang diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 20/PUU-XII/2015, para buruh menguji formil dan materiil ketentuan Pasal 81 UU PPHI. Para buruh menilai, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan UU PPHI sebagai UU yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Menurut salahsatu Pemohon, Muhammad Hafidz dihadapan Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Anwar Usman, dan beranggotakan Hakim Aswanto serta I Dewa Gede Palguna, memaparkan persoalan yang selama ini dihadapi buruh, akibat ketentuan Pasal 81 UU PPHI yang mengharuskan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui gugat menggugat.

“Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan model penyelesaian sengketa berdasarkan gugatan contentiosa, justru mengakibatkan buruh sulit mendapatkan hak-haknya, karena ketidakmampuan beracara, minimnya bukti yang dimiliki, serta hilangnya perlindungan oleh Negara”, papar Hafidz.

Para buruh membandingkan pengaturan penyelesaian sengketa PHK yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan melalui permohonan yang diajukan oleh pengusaha selaku pihak yang umumnya berinisiatif melakukan PHK, sesuai Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Tetapi, ketika UU PPHI lahir, proses penyelesaian sengketa menjadi gugat menggugat, dan sangat berbeda dengan amanat yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Dalam tuntutannya, para buruh meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau ketentuan Pasal 81 UU PPHI dinyatakan konstitusional bersyarat, menjadi pengaturan pemutusan hubungan kerja harus diajukan oleh pengusaha melalui permohonan.

Atas permohonan para buruh, ketiga Hakim hampir memberikan nasihat yang sama terkait permohonan pengujian formiil UU PPHI. Wakil Ketua MK Anwar Usman mengingatkan bahwa pengujian formil atas suatu undang-undang memiliki batas waktu pengujian, yaitu 45 hari sejak diundangkan. “Nah, mengenai pengujian formil itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, nanti bisa dicek, ya. Batas waktunya sampai 45 hari sejak diundangkan, ya. Saya enggak tahu, apakah Saudara mampu mencari alasan hukum yang kuat, sehingga Mahkamah bisa menerobos putusan itu,” ujar Anwar Usman.

Senanda dengan Hakim Anwar Usman, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna lebih tegas menyarankan agar Pemohon mencoret pengujian formil sehingga lebih fokus pada pengujian materiil. “Kalau boleh dinasihatkan, dicoret sajalah pengujian formil itu, gitu ya. Sehingga Anda fokus ke pengujian materiilnya,” ujar Palguna.

Para buruh diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan perbaikan, agar permohonannya bisa lebih di elaborasi dan mengakomodir keinginan tuntutannya. “Saudara diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ya”, ujar Hakim Anwar Usman menutup sidang. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of