Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
301

Buruh Tetap Bersikukuh Minta MK Ubah Hukum Acara PHI

Jakarta | Sidang dengan agenda perbaikan atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dengan register perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015, kembali digelar Mahkamah Konstitusi, Selasa (17/2) siang tadi, di ruang pleno gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Para Pemohon yang merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang terdiri dari Abda Khair Mufti, Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafidz, Chairul Eillen Kurniawan, Ali Imron Susanto, Mohamad Robin, Riyanto, Havidh Sukendro dan Wawan Suryawan, tetap bersikukuh mengajukan permohonan pengujian Pasal 81 UU PPHI. Adapun ketentuan Pasal 81 UU a quo menyatakan :  Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

Menurut para Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Hafidz, yang juga sebagai salah satu Pemohon, menyatakan, “Terkait pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon, maka dalam perbaikan permohonan telah tidak lagi memuat permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta tidak pula memuat petitum pengujian formil tersebut,” papar Hafidz di hadapan Majelis Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Lebih lanjut, Hafidz tetap mempersoalkan hukum acara yang mengatur penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui mekanisme gugatan. Menurutnya, praktik hukum acara yang diatur dalam Pasal 110 UU a quo, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah hanya kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui upaya banding ke Pengadilan Tinggi, adalah praktik hukum acara perdata yang diterapkan untuk memeriksa dan mengadili sengketa dengan pengajuan permohonan atau gugatan voluntair. Untuk itu, Hafidz berpendapat penggunaan gugatan contentiosa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 UU a quo adalah tidak tepat jika digunakan untuk penyelesaian perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja.

“Sehingga menjadi tidak tepat apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja diajukan dengan gugatan contentiosa”, papar Hafidz. Untuk itu, Hafidz meminta kepada Majelis agar ketentuan Pasal 81 dimaknai kecuali penyelesaian perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja diselesaikan melalui mekanisme permohonan.

Dalam persidangan sebelumnya, Hafidz juga telah memaparkan kerugian konstitusional yang diderita oleh buruh ketika menempuh upaya hukum ke PHI melalui mekanisme gugatan contentiosa. Buruh yang minim kemampuan hukum acaranya, dipaksa untuk menyusun gugatan, replik dan pembuktian yang mayoritas berada di pihak pengusaha. Hal tersebut menurut Hafidz, berdampak pada banyaknya putusan yang menolak gugatan buruh (kalah) atas kasus PHK sepihak yang dilakukan pengusaha.

Selanjutnya, Ketua Majelis Panel Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan kepada para Pemohon bahwa Majelis Panel akan menyampaikan hasil sidang pendahuluan dan perbaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk menentukan agenda sidang selanjutnya. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of