Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
366

E-KTKLN Jadi Bantahan DPR Dalam Sidang Penghapusan KTKLN

Jakarta | Sidang lanjutan atas permohonan pengujian yang diajukan oleh Imam Syafi’i, dkk terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (UU PPTKILN), kembali di gelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (25/2) siang tadi, di Jakarta.

Dalam sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, dihadiri oleh Pemohon yang terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK) yang diwakili kuasa hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, SH, MH.

Kesempatan tersebut digunakan oleh DPR yang diwakili oleh Junimart Girsang, Anggota Komisi III, untuk memberikan penjelasan sepanjang mengenai peraturan tata cara memperoleh KTKLN sudah diatur lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Girsang menambahkan, dengan adanya peraturan menteri tersebut, kepastian hukum dalam hal teknis pembuatan KTKLN kepada tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri telah diberikan. Sedangkan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembuatan KTKLN, menurut DPR hal tersebut semata-mata merupakan masalah teknis penerapan.

Selain Girsang, Reyna Usman selaku Dirjen Bina Penta dari Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan keterangan selaku wakil Pemerintah. Mengawali keterangannya, dengan menyampaikan usaha penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) di dalam pelaksanaan penempatan TKI oleh PPTKIS dilakukan secara ketat.

Menurut Reyna, salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah yakni dengan mewajibkan para TKI memiliki KTKLN sebagai antisipasi ketiadaan identitas TKI di luar negeri. Agar pelaksanaan teknis operasional KTKLN lancar dan cepat, Reyna mengungkapkan bahwa penerbitan KTKLN dilimpahkan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Oleh karena itu, baik DPR ataupun Pemerintah, menganggap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 UU PPTKILN menyebabkan ketidakpastian hukum, merupakan masalah penerapan bukan masalah konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang. Sehingga, MK diminta untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima permohonan Imam Syafi’i, dkk.

MK memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan saksi atau ahli untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam lanjutan persidangan yang akan digelar pada tanggal 18 Maret 2015, Pukul 11:00 Wib. (Ak)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of