Type to search

MA Anulir Putusan PHI Atas Penetapan Pesangon 3 PMTK

Share

Jakarta | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya Nomor 232/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2014, menghukum PT Kawasaki Motor Indonesia, untuk membayar Andriansyah, dkk (6 orang), berupa uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, PHI Jakarta Pusat menghukum perusahaan yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan karena proses pemutusan hubungan kerja kepada Andriansyah, dkk, sebesar 11 (sebelas) bulan upah.

Andriansyah, dkk adalah pengurus Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPA AMK FSPMI), yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan terhitung sejak tanggal 8 April 2013, karena dianggap melakukan pelanggaran berat, dengan pemberian kompensasi hanya sebesar 0,5 x masa kerja x upah bulan terakhir.

Tindakan perusahaan ditolak oleh Andriansyah, dkk, sehingga proses penyelesaian bipartit tidak selesai. Dan perusahaan menggugat Andriansyah, dkk ke PHI Jakarta Pusat. Meski PHI Jakarta Pusat menetapkan pemberian uang pesangon sebesar 3 kali ketentuan perundang-undangan. Namun Andriansyah, dkk tetap berkeinginan untuk dipekerjakan kembali, dan karenanya Andriansyah, dkk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 3 September 2014, Mahkamah Agung justru menganulir Putusan PHI Jakarta Pusat, terkait penetapan besaran pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan (proses pemutusan hubungan kerja).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang terdiri dari Dr. Irfan Fachruddin,SH.C.N., Dr. H. Fauzan, SH.MH., dan Dr. Horadin Saragih, SH.MH., menilai tidak ada bukti Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama maupun kebiasaan yang berlaku pada perusahaan, bahwa pemutusan hbuungan kerja karena alasan disharmoni mendapat uang pesangon lebih dari 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Serta upah proses sesuai kebiasaan hanya sebanyak 6 (enam) bulan.

Sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan, dan menetapkan pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003, serta upah proses hanya 6 (enam) bulan.

Selain menganulir pemberian uang pesangon, Mahkamah Agung dalam amar putusan sepanjang menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan, maka tersirat hubungan kerja sebelum Mahkamah Agung membacakan putusannya masih dapat dikatakan tetap berlanjut.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang menganulir Putusan PHI Jakarta Pusat terkait upah proses yang semula ditetapkan 11 bulan diubah menjadi 6 bulan, telah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, terkait penetapan perhitungan besaran upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja dihitung sejak tidak lagi dipekerjakan hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan dari Mahkamah Agung jika terhadap putusan pengadilan tingkat pertama diajukan kasasi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta menjadi berlaku dan dilaksanakan oleh lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung.

Berikut adalah daftar dari catatan buruhonline.com, terkait Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai upah proses (selama tidak dipekerjakan) menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Bernard, SH.,MM. dan Buyung Marizal, SH.,MH., yang merubah putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013, yang mewajibkan PT Bumijaya Putrakampar untuk membayar upah proses kepada Nelly yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang mewajibkan PT Prioritas untuk membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira yang semula 15 bulan menjadi hanya 6 bulan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014, yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” untuk membayar upah proses kepada Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang semula 9 bulan menjadi hanya 6 bulan.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Serang Nomor 16/PHI.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013,  yang mewajibkan PT Damai Indah Golf untuk membayar upah proses kepada Jhonry Evyryanto sebesar 16 bulan menjadi 6 bulan.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H Yulius SH, MH, Dwi Tjahyo Soewarsono SH,MH, dan Arief Soedjito, SH, MH, yang merubah putusan PHI Medan Nomor 19/G/2013/PHI.Mdn tanggal 30 Januari 2014, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk membayar upah proses kepada Syahriadi Nasution sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Dr. Fauzan, SH., MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH., MH, yang merubah putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 53/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 2 September 2013, yang mewajibkan PT La Rose Vie Indonesia untuk membayar upah proses kepada Kusrini sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan.

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Bernard, SH., MM., dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Pekanbaru Nomor 37/G.2013/PHI.Pbr tanggal 13 Desember 2013, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis untuk membayar upah proses kepada Irwan, dkk (20 orang) sebesar 14 bulan menjadi 6 bulan.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 3 September 2014dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. Irfan Fachruddin,SH.C.N., Dr. H. Fauzan, SH.MH., dan Dr. Horadin Saragih, SH.MH., yang merubah putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 232/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2014, yang mewajibkan PT Kawasaki Motor Indonesia untuk membayar upah proses kepada Andriansyah, dkk (6 orang) sebesar 11 bulan menjadi 6 bulan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *