Type to search

MA: Disnaker Propinsi Tak Berwenang Terbitkan Anjuran

Share

Jakarta | Gugatan Drs. Fajar Setiadi terhadap Perusahaan Umum Bulog dengan tuntutan uang pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp.798,8 juta, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor 129 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 April 2014.

Sebelumnya, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerbitkan putusan Nomor 68/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2013, yang mengabulkan sebagian gugatan Fajar, yaitu penetapan pembayaran uang pensiun sebesar Rp.61,6 juta.

Namun, atas putusan PHI Jakarta Pusat, pihak Perum Bulog ajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, Perum Bulog mengajukan 3 (tiga) eksepsi atas gugatan Fajar, yaitu eksepsi kewenangan absolut karena yang dipersoalkan oleh Fajar dalam surat gugatannya adalah pembebanan klaim kerugian, sedangkan putusan PHI Jakarta Pusat menggolongkan PHK terhadap Fajara dalah memasuki usia pensiun.

Eksepsi kedua yang diajukan Perum Bulog adalah gugatan Fajar dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena pokok persoalan dengan tuntutan berbeda. Dan eksepsi yang ketiga adalah terkait dengan surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta Nomor 40/ANJ/D/I/2012 tanggal 9 April 2012.

Perum Bulog menolak penyelesaian mediasi sengketanya dengan Fajar dilakukan oleh Pegawai Mediator Disnaker Propinsi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi : “Penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh mediator disetiap Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenegakerjaan Kabupaten/Kota”.

Mahkamah Agung sependapat dengan alasan kasasi ketiga yang diajukan perusahaan berdomisili di Jl. Jend. Gatot Soebroto, Kav. 49, Jakarta Selatan tersebut. Menurut Mahkamah Agung, Mediator Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta tidak berwenang mengadakan mediasi atas perselisihan yang terjadi antara Perum Bulog dengan Drs. Fajar Setiadi, karena yang berwenang adalah Disnaker pada tingkat Kabupaten/Kota.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dwi Tjahyo Soewarsono, SH, MH, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). (Jm)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *