Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
676

MA Tolak Alasan PHK Kesalahan Berat Dengan Dasar SE Menaker

Timika | Mahkamah Agung menolak dalil PT Orica Mining Services, yang memutuskan hubungan kerja Masripan Budi Santoso, dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, atas pernyataan tidak mengikat secara hukum ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan MK tersebut, membawa akibat hukum tidak berlakunya Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003 yang mengatur dasar PHK karena kesalahan berat. Sehingga, pekerja yang di-PHK oleh pengusaha dengan dasar kesalahan berat, tidak dapat di-PHK sebelum adanya putusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam prakteknya, PT Orica Mining Services yang beroperasi di Timika, papua tersebut, masih tetap menggunakan Pasal 158 UU 13/2003 dan juga SE Menakertrans sebagai dasar untuk memutuskan hubungan kerja pekerja secara sepihak. Sehingga, keinginan perusahaan yang tidak bersedia memberikan kompensasi apapun kepada Masripan Budi Santoso ditolak Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 22 Oktober 2014, Mahkamah Agung mewajibkan PT Orica Mining Services untuk membayar uang pesangon kepada Masripan Budi Santoso yang baru bekerja kurang dari 3 (tiga) tahun itu, sebesar Rp.16,5 juta. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of