Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
438

Mahkamah Agung Kerap Penggal Upah Proses

Jakarta | Pemenggalan upah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan dibayarkan kepada pekerja/buruh oleh pengusahanya selama tidak dipekerjakan, karena menunggu (proses) putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terus menerus dilakukan Mahkamah Agung dengan dalih keadilan.

Kali ini, Mahkamah Agung memenggal putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2013, yang menghukum PT Prima Jaya Lestari berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta, Blok 24, No. 16, Jakarta, untuk membayar kepada Rita Suryaningsih uang pesangon, dan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 13 (tiga belas) bulan upah sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2013.

Dalam putusannya Nomor 600 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014, Mahkamah Agung merubah putusan PHI Jakarta Pusat sepanjang upah proses menjadi hanya 6 (enam) bulan upah, dari 13 (tiga belas) bulan upah.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, terkait penetapan perhitungan besaran upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja dihitung sejak tidak lagi dipekerjakan hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan dari Mahkamah Agung jika terhadap putusan pengadilan tingkat pertama diajukan kasasi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta menjadi berlaku dan dilaksanakan oleh lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung.

Berikut adalah daftar dari catatan buruhonline.com, terkait Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai upah proses (selama tidak dipekerjakan) menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Bernard, SH.,MM. dan Buyung Marizal, SH.,MH., yang merubah putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013, yang mewajibkan PT Bumijaya Putrakampar untuk membayar upah proses kepada Nelly yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang mewajibkan PT Prioritas untuk membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira yang semula 15 bulan menjadi hanya 6 bulan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014, yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” untuk membayar upah proses kepada Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang semula 9 bulan menjadi hanya 6 bulan.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Serang Nomor 16/PHI.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013,  yang mewajibkan PT Damai Indah Golf untuk membayar upah proses kepada Jhonry Evyryanto sebesar 16 bulan menjadi 6 bulan.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H Yulius SH, MH, Dwi Tjahyo Soewarsono SH,MH, dan Arief Soedjito, SH, MH, yang merubah putusan PHI Medan Nomor 19/G/2013/PHI.Mdn tanggal 30 Januari 2014, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk membayar upah proses kepada Syahriadi Nasution sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Dr. Fauzan, SH., MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH., MH, yang merubah putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 53/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 2 September 2013, yang mewajibkan PT La Rose Vie Indonesia untuk membayar upah proses kepada Kusrini sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan.

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Bernard, SH., MM., dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Pekanbaru Nomor 37/G.2013/PHI.Pbr tanggal 13 Desember 2013, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis untuk membayar upah proses kepada Irwan, dkk (20 orang) sebesar 14 bulan menjadi 6 bulan.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2013, yang mewajibkan PT Prima Jaya untuk membayar upah proses kepada Rita Suryaningsih sebesar 13 bulan menjadi 6 bulan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of