Type to search

Mutasi Tanpa Persetujuan Pekerja, Pelanggaran Perjanjian Kerja

Share

Makassar | Lenny Christiani H, SE menggugat tempatnya bekerja yaitu Pemilik Toko Makassar Buah ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Makassar, lantaran keberatan dimutasi dari Staf Administrasi menjadi Pramuniaga, berdasarkan Keputusan (SK) Nomor 001/Toko/MKSBUAH/2014 tanggal 10 April 2014.

Alasan penolakan mutasi yang dilakukan Lenny adalah karena pekerjaan yang baru akan dia kerjakan, tidak sesuai dengan perjanjian kerja awal saat dirinya diterima bekerja sejak tanggal 11 April 2009 dengan upah sebesar Rp.1,8 juta perbulan, serta mutasi dilakukan secara mendadak tanpa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Atas gugatan Lenny tersebut, PHI Makassar mengkualifikasikan dalil-dalil yang diajukan Lenny adalah kualifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, PHI Makassar dalam putusannya Nomor 16/PHI.G/2014/PN.Mks tanggal 19 Agustus 2014, menghukum Pemilik Toko Makassar Buah untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.27,1 juta.

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : (e) memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan.

Namun, putusan PHI Makassar dianulir oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 638 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 November 2014, yang menganggap tindakan Lenny yang menolak mutasi merupakan pelanggaran indisipliener sebagaimana dimaksud Pasal 161 UU Ketenagakerjaan, sehingga dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.16,2 juta. (Jm)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *