Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
315

Niat DPR Revisi UU PPHI, Buruh Siapkan Draft Tandingan

Karawang | Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili Kepala Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Choirul Eillen, bersiap menyampaikan draft tandingan awal bulan Maret 2015 esok ke Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan, atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berniat membahas perubahan (revisi) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Choirul menambahkan, serikat pekerjanya hampir selesai menginventarisasi masalah sengketa ketenagakerjaan yang terjadi selama ini, diantaranya yaitu : (1) upah selama tidak dipekerjakan karena larangan bekerja oleh pengusaha; (2) hak normatif pekerja yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang tidak boleh lagi dapat diperselisihkan ke PHI, selain meminta untuk di-eksekusi jika pengusaha tidak mau menjalankan Nota Dinas Tenaga Kerja;

(3) penempatan medasi/konsiliasi didalam pengadilan, karena efektifitas penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi diluar pengadilan, justru memperpanjang waktu penyelesaian; (4) hukum acara yang digunakan menerapkan permohonan (gugatan voluntair) bukan gugatan contentiosa, yang justru memaksa buruh untuk memahami hukum acara, sehingga jika salah sedikit saja merumuskan gugatan maka gugatan dapat berakibat pada putusan negatif (dinyatakan tidak dapat diterima); dan (5) penerapan hukum acara pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung serta pengaturan eksekusi yang harus diatur secara tersendiri oleh UU 2/2004.

Choirul berharap, perubahan terhadap undang-undang yang menjadi dasar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dapat benar-benar sesuai dengan tujuan semula keberadaan undang-undangnya, yaitu penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah.

Menurut Choirul, proses penyelesaian sengketa buruh dengan pengusaha masih jauh dari penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. “UU PPHI belum menjadi solutif alternatif dari penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha, sehingga kami tengah melakukan judicial review terhadap undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi”, papar Choirul.

Seperti yang pernah diberitakan buruhonline.com sebelumnya, sembilan orang buruh yang tergabung dalam serikat pekerja FSPS, tengah menjalani sidang pemeriksaan atas permohonan judicial review Pasal 81 UU PPHI. Para buruh meminta Mahkamah Konstitusi untuk merubah sistem hukum acara persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang kini menjadi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of