Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
321

Panggilan Tak Memenuhi Syarat, Holland Bakery Wajib Bayar Pesangon

Riau | Holland Bakery mengkualifikasikan ketidakhadiran pekerjanya, Sri Wulandari sebagai mangkir dan dinyatakan telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 8 Februari 2013. Namun dalil perusahaan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 389, Pekanbaru, Riau tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam putusannya Nomor 26/G/2013/PHI.Pbr tanggal 20 September 2013, PHI Pekanbaru menilai, kualifikasi pengunduran diri yang dituduhkan oleh perusahaan yang bernama PT Dinamika Citra Rasa tersebut, belum terpenuhi dalam perbuatan Sri Wulandari. Karena perusahaan melalui atasan Sri, justru telah memberitahukan pengakhiran hubungan kerja secara lisan terhitung sejak tanggal 5 Februari 2013.

Awal masalahnya, bermula pada kesalahan Sri Wulandari dalam memesan paket catering untuk karyawan perusahaan hanya sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, sedangkan pembayaran yang dikeluarkan untuk paket sebanyak  60 (enam puluh) bungkus. Selisih tersebut diketahui oleh bagian Accounting, dan setelah di cross-check terdapat selisih 10 (sepuluh) bungkus.

Atas kejadian tersebut, Sri Wulandari telah mengakui kekeliruannya, dan meminta jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Akan tetapi, bukan jalan keluar yang didapat oleh Sri, melainkan larangan masuk bekerja. Sehingga Sri Wulandari mengadukan permasalahannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Setelah mendengar adanya laporan atas PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, pada tanggal 14 dan 15 Maret 2013, Sri Wulandari diminta untuk hadir ke perusahaan. Namun tidak dihadiri oleh Sri Wulandari, mengingat persoalan yang dihadapinya sedang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja.

Ketidakhadiran tersebutlah yang menjadi dasar perusahaan menolak Putusan PHI Pekanbaru, yang memerintahkan perusahaan untuk membayar hak-hak Sri Wulandari sebagai Penggugat sebesar Rp.11,6 juta. Akan tetapi, alasan perusahaan tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 11 Februari 2014, Mahkamah Agung menghukum perusahaan untuk membayar hak-hak Sri Wulandari menjadi sebesar Rp.18,5 juta. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of