Type to search

Pemberhentian Seorang Direktur, Bukan Kewenangan PHI

Share

Medan | Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/G/2012/PHI.Mdn tanggal 31 Oktober 2012, yang menetapkan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 13 untuk memberikan uang kompensasi PHK kepada Eddy Suyanto Ginting.

Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PHI Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Eddy Suyanto Ginting, yang merupakan seorang Direktur dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mahkamah menilai, jabatan Eddy berfungsi mewakili perusahaan dan menjalankan tanggung jawab usaha. Oleh karenanya, hubungan antara Eddy dengan perusahaan yang berada di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 13 Stabat, Kabupaten Langkat, bukanlah hubungan kerja yang dapat diperselisihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

Eddy keberatan ketika diberhentikan oleh Pemegang Saham terhitung sejak tanggal 30 September 2011, karena dirinya merasa sudah cukup memberikan banyak kontribusi atas kemajuan perusahaan sejak awal bekerja tanggal 30 Maret 2000, meskipun dengan upah sebesar Rp.6,7 juta perbulan.

Namun PT BPR membantah dalil gugatan Eddy, karena menurut perusahaan telah memberikan uang kompensasi sebesar 6 (enam) bulan upah melalui rekening pribadi Eddy, sebagai kompensasi atas pengunduran diri tertulis yang dilakukannya tanggal 7 Maret 2012.

Atas hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan gugatan Eddy Suyanto Ginting merupakan sengketa biasa dan bukan merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *