Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
265

Perda Ketenagakerjaan Buatan Aher Dituding Titipan Pemilik Modal

Bandung | Sejumlah serikat buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), menuding Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ditanda-tangani Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat pada 24 Juli 2014 lalu, merupakan titipan kaum pemilik modal.

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Aliansi Jawa Barat, Destri dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Cherry Homes Residence, Bandung, Minggu (15/2) siang tadi.

“Karena isi Perda ini akan merugikan kaum buruh, maka kami dari Tim Kuasa Hukum yaitu LBH Bandung dan Trade Union Right Centre (TURC), akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung awal bulan Maret mendatang”, tegas Destri ketika ditanya langkah apa yang akan dilakukan oleh para buruh terhadap Perda tersebut.

Para buruh yang diantaranya berasal dari PPMI, FSPS, FKI Bambu Runcing, GSPB, SP LEM, FSBDSI Tapal Batas, SPP, STN, KBS, SP RTMM, GSBI, FPBI, dan beberapa pengurus serikat buruh ditingkatan perusahaan, menilai Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat adalah hasil dari kaum penjajah model baru.

Dalam keterangan persnya, terdapat beberapa pasal yang dinilai akan merugikan kaum buruh di Jawa Barat. Yaitu diantaranya Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda, yang dituding justru melanggengkan sistem kerja outsourcing yang terus menuai protes dan perlawanan dari serikat buruh di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) serta ayat (2), yang mengatur perubahan status perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap), setelah melebihi masa kerja diatas 3 (tiga) tahun tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian alihdaya (outsourcing), dianggap bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terkait pemagangan, para buruh juga menuding Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 5 UU 13/2003, karena tidak jelasnya kelanjutan hubungan kerja serta kepastian untuk tetap dapat pekerjaan setelah melalui masa pemagangan selama 6 bulan.

Keberadaan Perda dianggap mengabaikan rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tanpa adanya “Naskah Akademik” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Perda, lalu Penyusunan dan Pengesahan Perda terkesan terburu-buru oleh DPRD dan Gubernur, serta materi pasal banyak yang hanya Copy Paste dari UU 13/2003, dan banyak memberikan “cek kosong” kepada Pemerintah Daerah yang cenderung “executive heavy”, serta membuka peluang Korupsi. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of