Type to search

Perubahan UU Perlindungan TKI, Semangatnya Harus Pro Perlindungan

Share

Jakarta | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2015, Senin (09/02) lalu.

Pemerhati ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh mengatakan, bahwa UU No. 39/2004 memang perlu diperkuat basis-basis perlindungan, jadi perlu perubahan. Tinggal dilanjutkan saja oleh Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) yang periode lalu belum sempat tuntas.

“Jadi semangatnya harus pro perlindungan, jangan ada semangat penempatan TKI yang sangat kental dengan komersialisasi yang bertendensi sangat merugikan TKI,” ujar ia di Jakarta melalui pesan singkat kepada buruhonline.com, Selasa (10/02) kemarin.

Pansus RUU PPTKILN, kata mantan anggota Komisi IX DPR RI ini, menjadi salah satu komitmen terhadap upaya memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap TKI.

“Sebagai tenaga kerja yang dilindungi hak-hak nya keberadaan mereka seringkali menjadi sapi perahan para oknum atau lembaga yang terlibat dalam proses penempatan TKI,” tutupnya. (Ah)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *