Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
224

Ribka Tjiptaning Sentil Menteri Ketenagakerjaan

Jakarta | “Seharusnya Hanif lebih berani, misalnya dengan menutup perusahaan nakal sebagai efek jera ke perusahaan lain”, papar Ribka Tjiptaning Anggota Komisi IX, DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di sela-sela gelaran Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, diruang rapat Komisi IX DPR, Selasa (3/2) kemarin sore.

Hal tersebut disampaikan oleh Ribka dihadapan perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Melalui juru bicaranya, Abda Khair Mufti, para buruh mengutarakan fungsi Kementerian Tenaga Kerja yang hingga kini belum dapat menyediakan ahli untuk memberikan keterangan dihadapan Penyidik, terkait laporan serikat pekerja atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

Abda bersama dengan buruh lainnya, telah berupaya untuk membantu Dinas Tenaga Kerja  melaporkan 24 pengusaha di Karawang yang tidak bersedia menjalankan hak-hak buruh dalam UU Ketenagakerjaan. Namun hingga kini, terbentur pada kurangnya tenaga ahli dari Kementerian Tenaga Kerja, untuk memberikan keterangan keahliannya atas laporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.

Mendengar paparan dari buruh, Ribka justru mengkritik Presiden Joko Widodo. Ribka secara tegas menyinggung Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, yang hingga kini hanya bisa lompat pagar. Tidak seperti Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti, meski yang dibakar hanyalah kapal kecil, tetapi dirinya sudah membuktikan langkah-langkah tegas dalam upaya penegakkan hukum.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga mengajak perwakilan buruh untuk menemui Menteri Ketenagakerjaan yang kala itu sedang berada di Ruang Rapat Komisi IX, DPR. Ribka meminta Hanif Dhakiri untuk segera membantu penyelesaian kasus buruh di Karawang, yang hingga kini terbengkalai akibat tidak adanya ahli hukum ketenagakerjaan untuk memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian.

Diwakili oleh Irianto Simbolon, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, perwakilan buruh dipersilahkan untuk datang ke Kementerian Ketenagakerjaan, guna membahas langkah upaya penyelasaian laporan pidana di Karawang. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of