Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
575

Ambil Gaji Pada Jam Kerja, Jadi Alasan PHK

Bogor | Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari PT Banteng Pratama Rubber, demikian amar putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Jum’at (20/6/2014), oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tersebut, menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap Iwa Wisnawa, adalah dalam rangka efisiensi tenaga kerja, dan bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan pekerja. Sehingga, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menetapkan penetapan hak-hak Iwa Wisnawa oleh PHI Bandung, telah berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, sejumlah Rp.61,4 juta. Akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan PHI Bandung yang menetapkan penetapan besaran upah selama tidak dipekerjakan sebesar 11 bulan gaji atau setara dengan Rp.23,5 juta.

Menurut Mahkamah Agung amar putusan PHI Bandung harus diperbaiki, sepanjang mengenai pembayaran upah selama proses yang telah diberikan, dari 11 bulan menjadi 6 bulan upah atau hanya sebesar Rp.12,8 juta. “Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 102/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Desember 2013”,  ucap Mahdi.

Sebelumnya, PHI Bandung telah menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Iwa Wisnawa, terhadap PT Banteng Pratama Rubber yang berkedudukan di Jalan Pahlawan KM. 1.5, Karang Asem Barat, Citeureup, Kabupaten Bogor. Iwa terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja itu, karena diputuskan hubungan kerja secara sepihak, tanpa penetapan dari lembaga pengadilan terhitung sejak 25 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 44/BPPAB/PERS/I/13 tanggal 24 Januari 2013.

Iwa dituduh telah telah melakukan pelanggaran kerja, yaitu meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja. Sehingga perusahaan menjatuhkan keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja Iwa, yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Peringatan III (ketiga). Tuduhan tersebut tidak dibantah oleh Iwa, karena memang dirinya meninggalkan pekerjaan selama 5 (lima) menit pada jam 22.50 Wib untuk mengambil gaji, yang kemudian dapat dimaklumi oleh PHI Bandung, sebab faktanya tidak mengganggu produktifitas kerja.

Selain menyatakan batal demi hukum, Surat Keputusan PHK Nomor 44/BPPAB/PERS/I/13 tanggal 24 Januari 2013, PHI Bandung juga mengabulkan tuntutan Iwa terkait upah selama tidak dipekerjakan sebesar 11 bulan upah dari permintaan Iwa yang hanya sebesar 8 bulan upah atau setara dengan Rp.16,8 juta. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of