Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
262

Buruh Minta MK Tafsirkan Sidang Uji Materi di MA Terbuka

Jakarta | Khawatir pengujian Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Mahkamah Agung (MA), tidak affair. Kamis (12/3) siang tadi, tiga orang warganegara yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di Jawa Barat, menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Para Pemohon yang terdiri dari Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin, merupakan anggota serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI), menguji konstitusionalitas terkait tertutupnya proses pemeriksaan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung (MA).

Tidak terbukanya proses pemeriksaan perkara pengujian di MA, dinilai Pemohon akan berdampak pada tidak dapat diketahui, sepanjang sejauh mana permohonannya diperiksa, dan Pemohon juga tidak bisa menghadirkan ahli atau saksi untuk didengar keterangannya. Serta menurut para Pemohon, tanpa persidangan yang terbuka, kesempatan untuk mengetuk pintu hati nurani Hakim akan pentingnya permohonan yang diajukan menjadi tidak ada.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Pemohon, Hafidz dihadapan Majelis Panel Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hakim Anwar Usman. “Nuansa public interest dalam pengujian ketentuan perundang-undangan, merupakan pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, yang pada umumnya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah”, ungkap Hafidz.

Atas permohonan tersebut, anggota Majelis Panel, Hakim Wahiduddin Adams meminta para Pemohon untuk lebih menguraikan landasan filosofi pentingnya pemeriksaan dan pembacaan putusan pengujian ketentuan perundang-undangan di MA dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, Hakim Suhartoyo juga meminta para Pemohon untuk melengkapi kedudukan hukumnya, dengan menyerahkan foto copy penerimaan berkas permohonan pengujian Perda Ketenagakerjaan di MA.

Sementara itu, Hakim Anwar Usman mempertegas pengujian pasal yang diuji adalah Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009. Karena menurutnya, pasal yang lebih tepat untuk di-uji adalah Pasal 40 ayat (2). “Apakah para Pemohon belum mengkaji ketentuan pasal 40 ayat (2)”, saran Anwar. Selanjutnya, para Pemohon diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonannya, setelah mempertimbangkan saran-saran yang disampaikan oleh ketiga Hakim Konstitusi.

Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan angkat bicara terkait persoalan yang diajukan oleh ketiga buruh itu. Menurutnya, MA bisa mengubah proses judicial review agar bisa lebih terbuka dalam memberikan akses. “Judicial review itu dibawah peraturan undang-undang itu membicarakan persoalan kebijakan publik yang saya kira semua orang tentu harus membuka akses seluas-luasnya terhadap data, pandangan, dan pendapat”, ujar Maruarar dihadapan para wartawan di sela-sela Seminar Nasional “Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat” di Graha William Soerjadjaja, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (12/3). (Ys/hat/asp)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of