Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
408

Collector Dituduh Gelapkan Uang Debitor, PHI Putus PHK

Jakarta | Gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh PT Triprima Multi Finance terhadap Agus Sanwani terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2011, karena dianggap menggelapkan uang titipan dari nasabah (debitor), dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Dalam amar putusannya, PHI Jakarta Pusat menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak putusan dibacakan, serta menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.41,7 juta. Selain itu, PHI Jakarta Pusat juga menghukum Agus Sanwani untuk membayar lunas hutangnya kepada Perkumpulan Karyawan sebesar Rp.7 juta.

Lebih lanjut, PHI Jakarta Pusat berpendapat, tindakan Agus Sanwani yang dianggap menggelapkan uang titipan dari nasabah, belum dapat dibuktikan sebagai tindak pidana yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Karena bukti penerimaan uang titipan dari nasabah kepada Agus Sanwani, baru diperiksa oleh Pegawai Penyidik Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Jakarta Barat, belum dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan.

Atas putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 183/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 31 Januari 2013 tersebut. Perusahaan yang berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 326, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat itu, mengajukan permohonan kasasi beserta alasan-alasan keberatannya kepada Mahkamah Agung.

Perusahaan beralasan, bahwa Agus telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  Nomor 115/PHIJSK-PKKAD/PP/12/2011. Dalam ketentuan tersebut disebutkan, bahwa pelanggaran berat dan sanksi : karyawan mengambil, mempergunakan atau melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Mahkamah Agung tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan perusahaan, karena faktanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja, tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3), harus dinyatakan batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. Akan tetapi, pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan perusahaan, ternyata juga dikehendaki oleh pihak pekerja. Maka menurut Mahkamah Agung, amar putusan PHI Jakarta Pusat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung diakhir putusannya, Nomor 561 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 16 Desember 2013, menolak permohonan kasasi dari PT Triprima Multi Finance. (***Jm)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of