Type to search

Klinik Bang Emha

Delapan Bulan Mengundurkan Diri, Hak Belum Diberikan

Share

98Resign LetterPertanyaan :

Saya seorang karyawan tetap kemudian mengundurkan diri, semua persyaratan formal sudah terpenuhi, namun hingga berjalan 8 (delapan) bulan sejak saya keluar dari perusahaan tersebut, hak-hak saya belum juga dibayarkan padahal secara cash flow perusahaan tersebut berkecukupan. Apakah ada sanksi yang dapat dikenakan pada perusahaan tersebut secara undang-undang ketenagakerjaan? Mohon pencerahannya, terima kasih. (Dewi Susanti)

Jawaban :

Terima kasih telah menjadi salah satu pembaca buruhonline.com. Terhadap pertanyaan saudari, berikut kami uraikan beberapa ketentuan perundang-undangan terkait persoalan yang saudara hadapi.

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang harus memenuhi unsur adanya (objek) pekerjaan, upah, dan perintah, berdasarkan perjanjian kerja secara lisan maupun tulisan. Perjanjian kerja lisan merupakan bagian dari jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (atau lebih dikenal dengan istilah pekerja tetap), sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (atau lebih dikenal dengan sebutan pekerja kontrak) harus membuat perjanjian kerja tulisan.

Perjanjian kerja tulisan juga dapat dibuat untuk pekerja tetap, yang hanya dapat dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh kesepakatan kedua belah pihak, atau penetapan (putusan) pengadilan hubungan industrial. Dalam ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakejaan), penetapan pengadilan tidak lagi diperlukan, apabila pekerja putus hubungan kerja karena masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali, pensiun dan meninggal dunia.

Oleh karenanya, maka putusnya hubungan kerja karena mengundurkan diri, tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan. Akan tetapi, belum diberikannya hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 162 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, sebagai akibat hukum yang timbul dari berakhirnya hubungan kerja karena mengundurkan diri yang telah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dapat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ke pengadilan hubungan industrial diwilayah provinsi tempat bekerja, sebagai perselisihan hubungan industrial.

Berikut kami kutipkan bunyi ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 162

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat : a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 Demikian, semoga bermanfaat.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *