Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
396

Diadili Lima Hakim MA, PK Multi Arthamas Diperiksa Selama 22 Bulan

Surabaya | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 40 ayat (1) memang mengatur jumlah minimal Hakim agung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Mahkamah Agung (MA), dan tidak mengatur batasan jumlah maksimal. 

Tapi agaknya terkesan berlebihan, ketika MA atas perkara Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara 1 (satu) perusahaan melawan seorang pekerja, diperiksa dan diputus perkara PK-nya oleh 5 (lima) Hakim Agung. Anehnya, meskipun diperiksa oleh lima Hakim Agung, tapi perkara PK tersebut baru dapat diputus setelah 22 (dua puluh dua) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2012 hingga pembacaan putusan Pada bulan Maret 2014. 

Sidang pengucapan putusan pada tingkat PK yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam perkara Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2012 oleh 5 (lima) Hakim Agung, yaitu H Djafni Djamal SH,MH, selaku Ketua Majelis, bersama Dwi Tjahyo Soewarsono, SH,MH, H Buyung Marizal SH,MH, Bernard SH,MH, dan Arsyad SH,MH, pada amarnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PT Multi Arthamas Glass Industry. 

“Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 19 Juli 2011”, ujar Djafni membacakan amar putusan, Selasa (25/3/2014) lalu di ruang sidang Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dalam amar putusan selanjutnya, hubungan kerja antara keduanya juga dinyatakan berakhir, dengan penetapan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp.64,4 juta. 

Djafni menilai, upaya perusahaan yang telah melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Edy Kurniawan pada tanggal 6 dan 8 Oktober 2009, merupakan upaya untuk tetap mempertahankan hubungan kerja. Akan tetapi, karena panggilan bekerja tidak dipenuhi oleh pihak pekerja, maka dianggap sebagai kesalahan yang dapat diputus hubungan kerja berdasarkan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. 

Putusan PK tersebut, membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 436 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang menolak permohonan kasasi PT Multi Arthamas Glass Industry. Sehingga memperkuat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 89/G/2010/PHI.Sby., tanggal 27 September 2010, yang amar putusannya menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 151, Pasal 155 dan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. 

Sehingga, perusahaan dihukum untuk membayar uang pensagon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sebesar Rp.105,8 juta, serta ditambah dengan penghukuman pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sebesar 3 (tiga) bulan upah, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2010, sebesar Rp.12 juta. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of