Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
20

FSPS Resmi Serahkan Usulan Revisi UU PHI Ke Pemerintah

Jakarta | Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang diwakili oleh Chairul Eillen selaku Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia FSPS, menyerahkan naskah akademis dan usulan rancangan perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Pemerintah, Selasa (10/3) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Usulan rancangan perubahan undang-undang setebal 20 (dua puluh) halaman tersebut, diserahkan secara langsung oleh Chairul kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Ruslan Irianto Simbolon yang didampingi oleh Sahat Sinurat, Direktur Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.

FSPS mengusulkan 2 penambahan pasal terkait pemberian kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengeksekusi Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dan kebolehan melakukan persidangan di Pengadilan Negeri ditempat kediaman pekerja, apabila pekerja sungguh-sungguh tidak mampu membayar biaya dan ongkos dalam berperkara melawan pengusaha.

Selain itu, FSPS juga meminta dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 23 UU Nomor 2/2004, mengenai upaya penyelesaian perselisihan oleh Pegawai Mediator dan Konsiliator Hubungan Industrial, yang semula dilakukan diluar proses pengadilan, menjadi didalam proses pengadilan seperti umumnya pemeriksaan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Penentuan biaya perkara juga dipersoalkan, karena penetapan pengenaan biaya diatas Rp.150 juta itu ditetapkan di tahun 2004. “Sudah tidak layak perhitungan biayanya untuk sekarang, jadi Presiden harus melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan pengenaan biaya perkara”, tegas Chairul menguraikan pasal perpasal usulan perubahan yang diajukan serikat pekerjanya itu.

Menurut Chairul, keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya berada ditiap Provinsi saja, juga menjadi salahsatu masalah bagi pekerja selama ini. Chairul mengusulkan perubahan Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004, yang selengkapnya berbunyi : Berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dapat segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota setempat, terutama yang padat industri dengan Keputusan Presiden.

Di akhir usulan rancangan perubahan UU No. 2/2004, FSPS menambahkan dua Pasal setelah Pasal 115, yaitu terkait dengan pengaturan waktu penyelesaian perselisihan di Mahkamah Agung, dan proses eksekusi putusan. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of