Type to search

Hakim MA Bernard, Dominasi Putusan Pengurangan Upah Proses

Share

Bekasi | PT Eun Sung Indonesia dihukum oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk membayar upah proses selama tidak mempekerjakan Sahrul Romdon, dkk (118 orang), sebesar Rp.2,7 Milyar atau setara dengan 10 (sepuluh) bulan. 

Bermula dari adanya tuntutan terkait perubahan status dari perjanjian kerja harian lepas menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), yang diajukan oleh Sahrul melalui Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) pada 13 November 2012. Akan tetapi, tuntutan tersebut berujung pada pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 28 orang pekerja, dan disusul dengan tindakan skorsing terhadap 7 (tujuh) orang pengurus serikat pekerja. Sehingga, Sahrul dkk melakukan aksi mogok kerja spontanitas pada tanggal 26 dan 27 Desember 2012. 

Atas mogok kerja yang dilakukan Sahrul, dkk, pada tanggal 28 Desember 2012, perusahaan yang berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka III, Blok B-6B, Pasir Gombong, Cikarang Bekasi, melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Namun, PHI Bandung  membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Eun Sung Indonesia. 

Dalam putusannya Nomor 125/G/2013/PHI.PN.Bdg tanggal 19 Maret 2014, PHI Bandung menyatakan Sahrul Romdon, dkk harus dipekerjakan kembali dengan status hubungan kerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Meskipun, perusahaan mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan perusahaan, sebagaiman tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 November 2014. 

Sayangnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Arsyad, S.H.,M.H dan Bernard, S.H.,M.M., mengubah amar putusan PHI Bandung sepanjang penghukuman pembayaran upah proses selama 10 (sepuluh) bulan. Mahkamah Agung menilai upah proses dapat dihitung hanya 6 (enam) bulan saja demi keadilan sesuai Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Yang menarik adalah, setiap amar putusan MA terkait pengurangan penetapan upah yang telah diputuskan PHI, selalu ada Hakim Bernard. Berikut diantaranya putusan Mahkamah Agung yang diputus Hakim Bernard, terkait pengurangan penetapan upah proses : 

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Bernard, SH.,MM. dan Buyung Marizal, SH.,MH., yang merubah putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013, yang mewajibkan PT Bumijaya Putrakampar untuk membayar upah proses kepada Nelly yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan. 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang mewajibkan PT Prioritas untuk membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira yang semula 15 bulan menjadi hanya 6 bulan. 

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014, yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” untuk membayar upah proses kepada Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang semula 9 bulan menjadi hanya 6 bulan. 

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Serang Nomor 16/PHI.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013,  yang mewajibkan PT Damai Indah Golf untuk membayar upah proses kepada Jhonry Evyryanto sebesar 16 bulan menjadi 6 bulan. 

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Bernard, SH., MM., dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Pekanbaru Nomor 37/G.2013/PHI.Pbr tanggal 13 Desember 2013, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis untuk membayar upah proses kepada Irwan, dkk (20 orang) sebesar 14 bulan menjadi 6 bulan. 

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2013, yang mewajibkan PT Prima Jaya untuk membayar upah proses kepada Rita Suryaningsih sebesar 13 bulan menjadi 6 bulan. 

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., Bernard, SH.,MM., dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Denpasar Nomor 01/PHI/G/2013/PN.Dps tanggal 31 Juli 2013, yang mewajibkan PT Pegadaian (Persero) untuk membayar upah proses kepada Paulina A Lewokeda, Dodok Sutiyono, dan Nora Idaningsih, sebesar 9 (sembilan) bulan upah menjadi 6 bulan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *