Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
267

Hakim MK: Pemerintah Diminta Sportif, Akomodir Keinginan Pekerja

Jakarta | Pemerintah yang diwakili oleh Ruslan Irianto Simbolon, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, diminta sportif atas permohonan penambahan makna ketentuan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004, yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (9 orang) pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

Hal itu disampaikan oleh Hakim Konstitusi, Suhartoyo dalam sidang pengujian UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015, di ruang sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/3), dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah.

Suhartoyo mengatakan, setelah dicermati memang ada benturan antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU No. 2 Tahun 2004. Menurut Suhartoyo, dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga terdapat hukum formil, yaitu berupa pengaturan penyelesaian pemutusan hubungan kerja diajukan melalui gugatan voluntair (permohonan), bukan gugatan biasa (contentiosa) seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004.

“Menurut saya ini jalan keluar yang baik dan justru memberikan kepastian hukum seperti yang dikatakan para pekerja, kenapa Pemerintah tidak sepakat saja?”, tanya Suhartoyo kepada Dirjen PHI. “Saya kira Pemerintah coba direnungkan kembali”, tambahnya.

Atas saran tersebut, Ruslan enggan menjelaskan dan menyerahkan sepenuhnya kepada para Hakim Konstitusi. “Untuk hal dimaksud tadi kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia”, ujar Ruslan menanggapi saran yang disampaikan Hakim Suhartoyo.

Selain itu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga mempertanyakan mengenai praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, karena yang disampaikan oleh Pemerintah terkesan penuh dengan teori yang telah tertulis jelas dalam undang-undang. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ruslan mengakui bahwa dari sisi waktu sering menjadi masalah, sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terasa cukup lama bagi para pekerja/buruh.

Diakhir persidangan, Arief Hidayat meminta para pekerja untuk menghadirkan saksi dan ahli yang memperkuat dalil-dalil permohonannya, terkait dengan kesulitan para pekerja beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, akibat harus diperiksa dengan gugatan contentiosa. (Hz)

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of