Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
36

Jalankan Kegiatan Serikat Tanpa Dispensasi, Berakibat PHK

Bekasi | Tindakan Supriyatno yang meninggalkan tempat kerja/pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin atasan, meskipun dengan alasan untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja, dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf K Perjanjian Kerja Bersama Gunung Steel Group.

Supriyatno dalam dalil gugatannya, mengaku masih sebagai pengurus unit kerja, sekaligus pengurus tingkat cabang dan panglima garda dari salah satu serikat pekerja di Kabupaten Bekasi. Sehingga, dirinya mempunyai banyak kegiatan berorganisasi yang diberikan langsung oleh pimpinan pusatnya, yang secara kebetulan bertepatan dengan waktu dan jam kerja.

Merasa sudah sering memberikan peringatan, akhirnya PT Gunung Raja Paksi yang berada di Jalan Imam Bonjol 4, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu perusahaan dari Gunung Steel Group, memblokir absen cis clock Supriyatno terhitung sejak tanggal 26 September 2012.

Tak terima absennya diblokir sebagai maksud dari pemutusan hubungan kerja sepihak, maka Supriyatno mengajukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan mediasi sejak bulan November 2012. Namun, kedua upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, hingga pada akhirnya diajukan melalui upaya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Atas gugatan Supriyatno, PHI Bandung dalam putusannya Nomor 83/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 6 Januari 2014, menyatakan putus hubungan kerja terhitung sejak akhir bulan Februari 2013 atau 6 (enam) bulan setelah di-PHK secara sepihak pada bulan September 2012. Serta menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah selama proses sebesar Rp.12,5 juta.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, Supriyatno mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Karena Supriyatno tidak pernah mengajukan tuntutan uang pesangon melainkan yang diajukan adalah permintaan bekerja kembali, akan tetapi PHI Bandung justru menetapkan sebaliknya.

Namun, keberatan Supriyatno tidak dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah Agung, yang dalam putusannya Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 November 2014, menolak permohonan kasasi yang diajukan Supriyatno pada tanggal 20 Januari 2014. Karena Mahkamah Agung berpendapat, PHI Bandung telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of