Type to search

Jaminan Sosial

Jaminan Sosial, Masih Menjadi Mimpi Para TKI ABK

Share

47IMG00052-20150326-1232Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masa Buruh (Gemuruh) selaku sayap Partai Nasional Demokrat (NasDem), menggelar diskusi publik dengan topik “BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh”, di Gedung Auditorium Partai NasDem, Kamis (26/03). Adapun acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan buruh, dan juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Umum DPP Gemuruh, Irma S. Chaniago mengatakan, tujuan digelarnya diskusi publik ini, adalah untuk membangun pemahaman pekerja/buruh, maupun masyarakat umum tentang pentingnya jaminan sosial dan terbangunnya sinergitas, serta peran antara semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan jaminan sosial bagi pekerja/buruh maupun bagi masyarakat umum.

Diantara para peserta diskusi yang hadir, salah satunya adalah Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), menyayangkan sikap Pemerintah dan DPR, yang belum banyak memikirkan mengenai perlindungan jaminan sosial kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya Anak Buah Kapal (ABK), demikian disampaikan oleh Imam Syafii, selaku Juru Bicara SPILN, ketika ditanya mengenai perlindungan jaminan sosial terhadap TKI ABK.

Menurut Imam, dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan bahwa peserta program jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Sementara dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 2 UU BPJS disebutkan, bahwa BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan tiga asas, yakni kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga, apabila mengacu kepada ketentuan UU BPJS, maka seluruh WNI yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri (pekerja migran), semestinya berhak menikmati program jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka para pekerja akan mendapatkan sejumlah manfaat, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan jaminan kematian, tambah Imam.

Tidak diperhatikannya program jaminan sosial untuk WNI yang bekerja sebagai TKI, menciderai cita-cita dibentuknya jaminan sosial itu sendiri, bahkan pengkhianatan terhadap Sila ke-5 Pancasila. Padahal, negara telah menerima manfaat ekonomi yang begitu besar dari para TKI, dalam bentuk remitansi valas yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah. TKI juga berkontribusi pada menurunnya angka pengangguran, hingga berputarnya roda perekonomian perdesaan.

UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), Pasal 26 ayat 2 huruf e, menyatakan bahwa TKI harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, dan atau memiliki polis asuransi. Faktanya, jaminan perlindungan dasar terhadap TKI, hanya mencakup asuransi jiwa (jaminan kematian) dan asuransi kerugian, yang dicover oleh tiga konsorsium dengan tiga broker dan 30 perusahaan asuransi. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *