Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
443

Kadisnaker Purwakarta Digugat ke PTUN Bandung

Bandung | Pencoretan Tanda Bukti Pencatatan keberadaan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT Gistex Chewon Syntetic, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melalui Surat Nomor 251/246-PKTK/2015 tertanggal 15 Januari 2015, menuai protes dari Pengurus PPMI dan bermuara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. 

Melalui suratnya itu, Kadisnaker Purwakarta mendasarkan surat pencabutan nomor bukti pencatatan PPA PPMI PT Gistex, pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000, yang didasarkan pada dugaan dan aduan sepihak dari PT Gistex melalui surat Nomor 02/HRD/G&C/XII/2014, yang menerangkan bahwa jumlah keanggotaan PPA PPMI PT Gistex hanya tinggal seorang, sehingga tidak lagi memenuhi syarat keberadaan serikat pekerja yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 21/2000. 

Tak terima diperlakukan sewenang-wenang, Ketua PPA PPMI PT Gistex, Aditya Putra dengan diwakili Kuasa Hukumnya dari Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI), yang didampingi oleh Dewan Perwakilan Cabang PPMI Kabupaten Purwakarta, Lili Hambali dan DPC PPMI Kabupaten Karawang, Wahidin mendaftarkan gugatan Keputusan Tata Usaha Negera (KTUN) di Kepaniteraan PTUN Bandung, dengan register perkara Nomor 40/G/2015/PTUN.Bdg, Senin (30/3) siang tadi. 

Melalui juru bicara TPPMI, Eko Novriansyah Putra, kepada buruhonline.com mengatakan, “Tindakan Kepala Disnaker Purwakarta yang mencabut dan mencoret bukti pencatatan serikat pekerja kami, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Lebih lanjut, Eko menegaskan, “Seharusnya Kadisnaker melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap jumlah keanggotaan PPA PPMI PT Gistex, bukan menerima mentah-mentah dugaan dan aduan subyektif dari perusahaan”. 

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU 21/2000, pencoretan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh oleh instansi ketenagakerjaan tidak dikenal dan bukan menjadi bagian wewenang instansi ketenagakerjaan. Bahkan pencabutan nomor bukti pencatatan tidak boleh diartikan sebagai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh. Namun, berbeda halnya dengan tindakan yang dilakukan Kadisnaker Purwakarta, selain mencabut, ternyata nomor bukti pencatatan PPA PPMI PT Gistex juga dicoret dari buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. 

Selain telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung, Eko juga sedang mempelajari kemungkinan pelaporan dugaan tindak pidana kejahatan yang dimaksud UU 21/2000 ke Polisi, dengan terlapor Kadisnaker dan Bupati Purwakarta. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of