Type to search

KTKLN Justru Berpotensi Menjadi Produk Perdagangan Orang

Share

Jakarta | Kuasa Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut, Iskandar Zulkarnaen menilai Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang seharusnya berfungsi untuk melindungi TKI, faktanya tidak berfungsi. Selain itu, data-data yang tertera di KTKLN juga tidak benar. “KTKLN justru menjadi produk perdagangan orang (human trafficking),” jelasnya di Jakarta, Selasa (17/03).

Fakta lain, lanjut Iskandar, buku pelaut yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, pada prakteknya dipalsukan oleh agen pelaut. Mereka baru tahu kalau buku pelautnya itu palsu setelah mereka di Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok. “Jadi, setelah mereka cek ke Kantor tersebut, ternyata beberapa TKI Pelaut, nama-namanya tidak terdaftar,” ujarnya.

Sehingga, menurut Iskandar, identitas pelaut yang berlaku secara internasional itu bukannya KTKLN, melainkan buku pelaut. Keberadaan buku pelaut bisa diterima di negara mana saja dan berlaku seumur hidup. Iskandar mengatakan, dari awal, ratusan TKI pelaut ini adalah korban. Hingga saat ini, masih ada ribuan TKI pelaut di tengah laut yang belum pernah mendarat. “Dan yang lebih tragis adalah mereka ditempatkan di kapal yang melakukan illegal fishing di negara lain. Padahal, tindakan ini bisa juga kena tindak pidana,” ujarnya.

Karena itulah, Pemerintah wajib melindungi warga negaranya yang menjadi TKI di luar negeri sebagaimana mandat UU 39 Tahun 2004. “Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja,” jelasnya.

Mendengar keterangan tersebut, Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar mengaku merinding. “Saya terus terang merinding ini. Apalagi, apabila betul ribuan orang di tengah laut yang enggak bisa mendarat, ya,” katanya. Mereka (ABK) ini adalah anak-anak kita yang memang harus kita urus bagian dari bangsa kita,” lanjutnya lagi dalam sidang pengujian penghapusan Pasal KTKLN dalam UU No. 39 Tahun 20014 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 

Patrialis mengatakan, bahwa dalam kasus ini bukan kita mencari menang atau kalah. Menurutnya, Negara ini dibangun, didirikan justru adalah untuk melindungi masyarakat kita. Nah, kalau ada hal yang mesti ditindaklanjut informasi dari para TKI Pelaut ini, dirinya minta Pemerintah jangan malu-malu, langsung action.

“Kami harap Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kemenkumham agar bisa saling koordinasi mengingat mereka punya peran penting di kementerian itu,” katanya.
Patrialis menegaskan bahwa ini tidak hanya sekadar uji materi (judicial review) Undang-undang, mungkin itu tidak terlalu besar, tetapi ini menyangkut persoalan bangsa yang sangat besar. “Jadi, mohon dengan sangat Pemerintah untuk memperhatikan itu,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada Rabu, 18 Maret 2015, jam 11.00 Wib, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang uji materi yang diajukan para Anak Buah Kapal (ABK) itu, dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon. (Ah)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *