Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
279

MA Diminta Menghentikan Sementara Pemeriksaan Hak Uji Materi

Jakarta | Sidang lanjutan pengujian Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/3) siang tadi di Ruang Sidang Panel, Lt. 4, Gedung MK, Jakarta. Permohonan pengujian yang diajukan oleh Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin tersebut, pada pokoknya mempersoalkan pemeriksaan Hak Uji Materiil (HUM) di MA, yang penyelenggaraan sidangnya dilakukan tertutup.

Menurut para Pemohon, asas persidangan di pengadilan adalah terbuka untuk umum (openbaar), yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan, agar perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair.

“Sidang tertutup itu hanya untuk perkara dalam keluarga, pidana anak, kesusilaan, keselamatan negara, perceraian, rahasia militer/negara, dan tidak termasuk uji materiil di Mahkamah Agung”, papar Solihin. Dirinya menilai, pengaturan terhadap pemeriksaan perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, harus diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tertutupnya sidang “HUM” di MA, juga dinilai Hafidz, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maupun bantahannya, dengan menghadirkan para ahli atau saksi untuk didengar pendapat dan keterangannya.

Sedangkan, Wahidin khawatir Hakim MA tidak imparsial dan independen, apabila permohonan uji materiil yang telah didaftarkan pada 4 Maret 2015 lalu oleh dirinya bersama pekerja lainnya yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, di periksa secara tertutup oleh MA.

Hal tersebut, dapat mengakibatkan para pekerja yang kepentingannya terlanggar oleh Perda Jawa Barat tersebut, tidak dapat mengetahui, sejauh mana permohonannya diperiksa, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu hati nurani Hakim akan pentingnya permohonan yang diajukan, tambah Wahidin.

Dihadapan Panel Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, Hafidz meminta agar MK memberikan putusan sela (provisi), dengan menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009, yang menjadi dasar kewenangan bagi MA untuk mengadili dan memutus perkara permohonan HUM.

Meskipun ketentuan Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, hanya mengatur pemberian putusan sela terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Akan tetapi, menurut Hafidz, apabila MA tetap memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, maka hal tersebut justru membuat hak konstitusional dirinya bersama pekerja di Jawa Barat lainnya menjadi sungguh-sungguh terlanggar secara aktual.

“Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan”, tegas Hafidz. (Jm)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of