Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
42

MA: Gugatan Daluarsa Bukan Tidak Diterima, Tetapi Ditolak

Surabaya | Gugatan Purwadi bin Purnomo terhadap Rektor Universitas Kristen Petra, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam putusannya Nomor 97/G/2013/PHI.Sby tanggal 19 Februari 2014. 

PHI Surabaya sependapat dengan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh pihak universitas, yaitu terhadap gugatan yang diajukan telah lewat waktu (verjaring). Hal tersebut dibuktikan dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 04/PHK/1/2012, tertanggal 13 Januari 2012. Sedangkan, Purwadi mendaftarkan gugatan ke PHI Surabaya pada tanggal 17 September 2013. 

Atas pertimbangan tersebut, maka gugatan Purwadi telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan : “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”. 

Purwadi diputuskan hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 25 Juli 2011 oleh Universitas Kristen Petra, karena diputus bersalah melakukan tindak pidana yang bukan atas pengaduan pengusaha pada tahun 2010, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

Tak terima dengan putusan PHI Surabaya, Purwadi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 3 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Ks/2014/PHI.Sby., Jo. Nomor 97/G/2013/PHI.Sby., yang disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Surabaya pada tanggal 14 Maret 2014. 

Atas permohonan kasasi yang diajukan Purwadi, Mahkamah Agung berpendapat yang sama dengan PHI Surabaya, bahwa pekerja mengajukan gugatan tertanggal 17 September 2013 telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun. 

Akan tetapi, Mahkamah Agung menilai, terhadap gugatan yang pertimbangan hukumnya karena diajukan melewati tenggang waktu, maka amar putusannya harus dinyatakan ditolak, bukan tidak dapat diterima. Sehingga, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 14 Agustus 2014, menyatakan gugatan Purwadi terhadap Universitas Kristen Petra, ditolak untuk seluruhnya. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of