Type to search

MA Hentikan Sementara Pemeriksaan Judicial Review Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat

Share

Jakarta | Mahkamah Agung menghentikan sementara pengujian formil dan materiil Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 19 P/HUM/2015.

Dalam suratnya bernomor MA/PANMUD TUN/III/33/2015 tanggal 5 Maret 2015, Mahkamah Agung mengutip ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan hal ihwal apabila ada permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap ketentuan perundang-undangan yang diatasnya, harus dihentikan sementara pemeriksaannya hingga pengujian ketentuan perundang-undangan yang diatasnya terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945, telah selesai diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena, para Pemohon yang terdiri dari Ahmad Jejen, dkk menguji Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung menunda pemeriksaan judicial review Perda yang dianggap sesat oleh perwakilan buruh dari Jawa Barat itu.

Selain itu, surat yang ditanda-tangani oleh H. Ashadi, S.H., selaku Panitera Muda Tata Usaha Negara tersebut, menjelaskan apabila Mahkamah Konstitusi telah selesai memeriksa pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu, maka Mahkamah Agung akan melanjutkan pengujian Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat yang dipersoalkan oleh para Pemohon.

Dalam catatan yang dimiliki oleh buruhonline.com, terdapat 2 (dua) permohonan pengujian materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi yang belum diputus, yaitu : (1) pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) dengan Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Aliansi Jawa Barat, serta (2) pengujian Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (3) dengan Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 yang dijukan oleh APINDO Jawa Timur.

Para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan anggota serikat pekerja PPMI, FSPS, FKI Bambu Runcing, GSPB, SP LEM, FSBDSI Tapal Batas, SPP, STN, KBS, SP RTMM, GSBI, FPBI, dan beberapa pengurus serikat buruh ditingkatan perusahaan, menolak keberadaan Perda Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 24 Juli 2014 lalu itu.

Menurut para Pemohon, terdapat beberapa pasal yang dinilai akan merugikan kaum buruh di Jawa Barat. Yaitu diantaranya Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda, yang dituding justru melanggengkan sistem kerja outsourcing yang terus menuai protes dan perlawanan dari serikat buruh di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) serta ayat (2), yang mengatur perubahan status perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap), setelah melebihi masa kerja diatas 3 (tiga) tahun tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian alihdaya (outsourcing), dianggap bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keberadaan Perda juga dianggap mengabaikan rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tanpa adanya “Naskah Akademik” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Perda, lalu Penyusunan dan Pengesahan Perda terkesan terburu-buru oleh DPRD dan Gubernur, serta materi pasal banyak yang hanya Copy Paste dari UU 13/2003, dan banyak memberikan “cek kosong” kepada Pemerintah Daerah yang cenderung “executive heavy”, serta membuka peluang Korupsi. (Hz, Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *