Type to search

MA Tafsirkan Petitum ex aequo et bono

Share

Sidorajo | Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Sujamiun, dkk (114 orang), karena tidak terbukti adanya kekhilafan hakim pada judex juris (peradilan tingkat kasasi). Demikian sebagian amar pertimbangan dalam putusan Nomor 77 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 September 2014.

Sujamiun keberatan dengan putusan kasasi Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang amarnya menolak gugatan peralihan status hubungan kerja dari perusahaan outosurcing (PT Bisana Jaya Perkasa) ke PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Karena, gugatan Sujamiun, dkk adalah meminta penetapan peralihan status hubungan kerja dari pekerja perusahaan outsourcing menjadi pekerja perusahaan pemberi kerja.

Sedangkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut, mengubah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/G/2012/PHI.Sby. tanggal 12 November 2012, yang amarnya menyatakan hubungan kerja Sujamiun, dkk menjadi pekerja tetap PT Bisnis Jaya Perkasa selaku perusahaan outsourcing.

Sehingga, hakim pada tingkat kasasi menyatakan putusan PHI Surabaya telah memutus sebuah perkara dengan amar putusan yang tidak diminta (ultra petita), karena yang dituntut oleh Sujamiun adalah peralihan status hubungan kerja dari pekerja perusahaan outsourcing menjadi pekerja perusahaan pemberi kerja. Dengan demikian, hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan PHI Surabaya yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 178 HIR.

Atas pertimbangan hakim pada tingkat kasasi itu, Sujamiun mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dengan dalil bahwa putusan PHI Surabaya dalam menjatuhkan amar putusan, telah sesuai dengan amanat Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004, yang menegaskan, “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”.

Dengan dasar hukum tersebut, maka Sujamiun berpendapat, PHI Surabaya telah menetapkan amar putusannya dengan menggunakan dasar petitum (tuntutan) subsidair (pengganti), yaitu agar pengadilan memutus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam tingkat PK menolak pendapat Sujamiun yang tertuang dalam memori PK tanggal 17 April 2014.

Hakim tingkat PK pada Mahkamah Agung yang diketuai Dr.H. Mohammad Saleh,S.H.,M.H., Hakim Agung, Dr. Horadin Saragih,S.H.,M.H. dan H. Buyung Marizal,S.H.,M.H., berpendapat, Sujamiun telah salah mengartikan maksud dan tujuan mohon putusan yang adil (ex aequo et bono) tersebut, karena maksud sebenarnya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menegaskan hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *