Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
244

Meminta Kenaikan Upah Borongan, Berujung PHK

Tangerang | Kenaikan upah minimum setiap tahun yang diberlakukan oleh Gubernur ditiap provinsi, mengundang reaksi Suhendar, dkk (31 orang) untuk mengajukan penyesuaian harga satuan (pcs) dari setiap jumlah barang yang dihasilkan disetiap regu.

Suhendar, dkk merupakan pekerja pada PT Wanghort Pratama Lestari, yang menerapkan sistem kerja borongan yang dipimpin oleh Pimpinan Regu masing-masing, dengan upah berdasarkan hasil pekerjaan (secara umum dikenal dengan istilah Borongan Lepas).

Pengajuan penyesuaian harga tersebut ditolak, sehingga Suhendard, kk menolak untuk melakukan pekerja, dan pada akhirnya sejak tanggal 1 Februari 2013 Suhendar, dkk tidak lagi diijinkan untuk melakukan pekerjaan oleh perusahaan yang beralamat Sentra Bisnis Jati No. 1, Jl. Benteng Betawi, Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang. Dan perusahaan mengalihkan pemborongan pekerjaan kepada pihak lain.

Tak terima dengan tindakan perusahaan, akhirnya Suhendar mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang, setelah melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak menghasilkan titik temu.

PHI Serang dalam putusannya Nomor 40/PHI.G/2013/PN.Srg tanggal 19 Februari 2014, mengabulkan sebagian gugatan Suhendar, dkk. PHI Serang berpendapat, hubungan kerja yang selama ini diterapkan oleh perusahaan adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan putus dengan kompensasi 1 kali ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), karena Suhendar beserta kawan-kawannya tidak melakukan pekerjaan selama 2 (dua) minggu yang dikualifikasikan sebagai mogok kerja.

Putusan PHI Serang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, yang dalam putusannya Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 17 Juli 2014, berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Wanghort Pratama Lestari tidak dapat dibenarkan. Karena mogok kerja yang dilakukan Suhendar, dkk belum dapat dikualifikasikan mengundurkan diri. Sehingga PHI Serang telah benar dalam menerapkan hukum. (Jm)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of