Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.667

Menaker Terbitkan SE, Pengaturan Kadaluarsa Tuntutan Upah

Jakarta | Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, demikian petikan ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga, setiap pekerja/buruh tidak dapat mengajukan tuntutan upah dan hak-hak pekerja lainnya, apabila telah melampaui tenggang waktu 2 (dua) tahun. Makna Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, juga sama persis dengan ketentuan Pasal 1969 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Pada 19 September 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, tentang Pengujian atas ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, dengan amar putusan : Menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka pekerja/buruh diberikan keleluasaan untuk dapat mengajukan tuntutan atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari akibat hukum yang timbul saat hubungan kerja.

Namun harapan tersebut, dibatasi oleh Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati, tertanggal 17 Januari 2015 lalu, yang dalam angka 3 (tiga) berbunyi : Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011. (Jm)

 

klik download untuk ajukan permintaan Salinan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of