Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
389

Mencari Model Pelaksanaan Jaminan Pensiun di Indonesia

54IMG_20150326_155951Jakarta | Jaminan pensiun merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), selain jaminan kesehatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Juga ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan terakhir jaminan pensiun, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Apa dan bagaimana penerapan sistem jaminan pensiun di Indonesia? Trade Union Right Centre (TURC) bersama Labor Policy Analyst & Advocacy (el ka pe), mengadakan Seminar International bertajuk, “Perkembangan Sistem Pensiun: Pelajaran Dari Eropa Untuk Indonesia”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (26/3).

Direktur TURC, Surya Tjandra menganggap, jaminan pensiun tidak serta merta merupakan buah tangan dari Pemerintah, justru perjuangan buruh selama 3 (tiga) tahun patut diperhitungkan dalam mendesakkan pelaksanaan SJSN melalui undang-undang, yaitu lahirnya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011.

Ghazali Situmorang, Direktur Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang mewakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyampaikan, Pemerintah sedang melakukan pembahasan intensif mengenai Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun. Diantaranya mengatur fiskal sebagai kegunaan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang, dan besaran manfaat jaminan pensiun.

Sedangkan Michael Schmidt, Ahli Jaminan Pensiun dari Jerman yang merupakan salah satu narasumber, memaparkan besaran iuran yang berlaku di Jerman saat ini adalah sebesar 18,7% dari upah sebulan, yang ditanggung bersama oleh pekerja/buruh dengan pengusaha. Dengan batasan usia pensiun yang berlaku di Jerman adalah pada usia 65 tahun.

Bambang Purwoko, Anggota DJSN mengatakan, program jaminan pensiun harus diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota atas perintah Presiden. Hal tersebut untuk menjamin kelangsungan pekerjaan yang merupakan hak warganegara, sekaligus tanggung jawab Pemerintah. Menurutnya, besaran iuran jaminan pensiun diusulkan sebesar 8% dikalikan gaji dari yang diterima pekerja/buruh tiap bulan, dengan masa usia memasuki pensiun pada umur 55 tahun, papar mantan Direktur PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditahun 2000-an itu.

Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ahmad Junedi menegaskan, prioritas perusahaan yang wajib mendaftarkan kepesertaan jaminan pensiun, adalah perusahaan pada tingkat menengah dan atas. Sedangkan bagi pengusaha kecil dan mikro, sifat kepesertaan jaminan pensiunnya adalah voluntary (suka rela). Berdasarkan data yang dimiliki Kemenaker, iuran jaminan pensiun bagi PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara dan Veteran sebesar 4,75% dari upah sebulan.

Pemerintah sedang mengusulkan, besaran iuran jaminan pensiun bagi pekerja penerima upah maupun sektor yang bukan peneyelenggara negara, sebesar 3% ditanggung oleh pekerja dan 5% ditanggung oleh pengusaha, dengan masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun, serta masa usia pensiun menjadi 60 tahun. Yang terdiri dari pensiun hari tua, cacat, janda/duda, anak dan orang tua.

Dilain pihak, Hasbullah Tabrani mengkritik seluruh stakeholder, yaitu pihak pengusaha, pekerja dan pemerintah, yang tarik ulur penentuan besaran iuran pensiun dan manfaat. Padahal seharusnya yang dibenahi adalah instrument aturannya, untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial, yang hingga kini belum selesai. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of