Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
8

Menolak Mutasi, Tidak Termasuk Menolak Perintah Atasan

Toba Samosir | Palentin Batuara menolak mutasi (pemindahan tugas) yang dperintahkan oleh PT Aqua Farm Nusantara Toba Growout Project, dari Ajibata (Bidang Tugas Lama : Teknik) ke Silimalombu (Bidang Tugas Baru : Bagian ditentukan Project) dengan menerbitkan Surat Nomor 16/PT.AN-Toba/Person/1/2013 dan berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2013. 

Penolakan yang dilakukan Palentin adalah karena perusahaan tidak menyediakan biaya transportasi perindahan tempat tinggal dari Ajibata ke Silimalombu, serta tidak pula diberikan tempat tinggal. Namun perusahaan tetap bersikukuh untuk memindahtugaskan Palentin, dengan melakukan pemanggilan bekerja ditempat kerja yang baru sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 11, 12 dan 13 Januari 2013. 

Karena Palentin tidak pernah hadir ditempat kerja yang baru, meskipun sudah dipanggil secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya perusahaan menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 54/PT.AN-Person/Toba/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013. 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang beralamat di Jalan Mess Pemda 30 Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tersebut, mengundang reaksi penolakan dari Palentin Batuara, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, setelah upaya melalui musyawarah dan mediasi tidak menemui jalan kesepakatan. 

Terhadap gugatan Palentin, PHI Medan menerbitkan putusan Nomor 28/G/2013/PHI.Mdn tanggal 18 Juli 2013, yang mengabulkan gugatan Palentin sebagian, dan menetapkan ha katas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). 

Atas putusan PHI Medan, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, perusahaan keberatan atas perhitungan masa kerja Palentin Batuara, yang semestinya dihitung saat pertama kali diangkat menjadi pekerja tetap, yaitu pada tanggal 12 Juli 2010, bukan saat Palentin memulai menjalani masa percobaan tanggal 4 Februari 2010. 

Perusahaan juga tidak sependapat dengan PHI Medan, yang mengkualifikasikan tindakan tidak masuk bekerjanya Palentin selama 5 (lima) hari berturut-turut, dan tidak bersedia menjalani pemindahan tugas sebagai kesalahan ringan. 

Terhadap dalil-dalil kasasi yang diajukan perusahaan, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 296 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 25 Agustus 2014, berpendapat bahwa penolakan terhadap pemindahan tugas (mutasi) bukanlah tindakan yang dapat dikatakan sebagai melawan perintah atasan, karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja, yang memuat pengaturan bahwa pekerja dapat sewaktu-waktu dialihkan kesuatu tempat tugas baru dalam lingkungan perusahaan. 

Tetapi tindakan Palentin dapat dikategorikan sebagai perlawanan terhadap syarat-syarat hubungan kerja, sehingga PHI Medan telah tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari perusahaan. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of