Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
375

Meski Pekerja Bisa Daftar Sendiri, BPJS Sering Dilanggar Pengusaha

Jakarta | Plt. Dirjen Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, Muji Handaya mengakui selama ini pihaknya tidak bisa menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan keterbatasan anggaran. Anggaran yang disediakan tidak bisa mencukupi kebutuhan operasional petugas.  

Data Kemenaker menyebutkan, jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada sekarang hanya 2.400 orang. Padahal menurut Hanif Dahkiri, Menteri Ketenagakerjaan, jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ideal harusnya mencapai 5.000 orang, karena pengawas ketenagakerjaan harus menangani sekitar 225.852 perusahaan. Jumlah itu terdiri dari 161.124 perusahaan kecil, 42.559 menengah dan 18.956 besar. 

“Pelanggaran terhadap jaminan sosial juga sangat besar. Bahkan menurut saya, jaminan sosial inilah pelanggaran terbesar”, katanya, Jumat (20/3) lalu. 

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sering diabaikan oleh pengusaha. Padahal, kewajiban tersebut diperintahkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. 

Bahkan, jika pengusaha tidak bersedia mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke kantor BPJS yang iurannya ditanggung oleh pengusaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (2) dan Pasal 1D Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012, yang bunyinya : 

Dalam hal pengusaha telah nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. 

Tenaga kerja yang telah menyampaikan formulir pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B dan Pasal 1C, Badan Penyelenggara menerbitkan bukti kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja setelah pengusaha membayar iuran secara lunas bagi tenaga kerja yang bersangkutan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of