Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
367

Meski Telah Diberi Peringatan Ketiga, Pekerja Berhak Pesangon

Semarang | Setelah menolak dipindahtugaskan ke Salatiga, akhirnya Moh. Luthfi diberikan surat peringatan I pada tanggal 25 Maret 2013, Surat peringatan II pada tanggal 6 Maret 2013 dan surat peringatan III pada tanggal 13 Mei 2013. Padahal, Luthfi telah berulang kali menjalankan perintah perusahaan untuk ditugaskan di Kota Solo, Malang dan terakhir Semarang, sebagai Supervisor Ethical. 

Kali ini Luthfi menolak dengan alasan tidak ada surat mutasi, dan ditariknya kendaraan operasional. Alasan Luthfi, dijadikan dasar bagi PT Mahakam Beta Farma untuk memutuskan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013, setelah memberikan secara berturut-turut surat peringatan. 

Luthfi dianggap mengundurkan diri, karena telah tidak hadir dan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya di Salatiga. Sehingga, dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II, Nomor 20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur itu, hanya bersedia memberikan uang pisah. 

Karena merasa diperlakukan tidak adil, Luthfi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dengan tetap menuntut dipekerjakan kembali, karena penolakannya terhadap pemindahan tugas (mutasi) adalah karena tidak adanya surat dan fasilitas kendaraan yang selama ini melekat diberikan kepadanya juga dihilangkan. 

Akan tetapi, pada tanggal 20 Maret 2014, PHI Semarang membacakan putusan Nomor 34/G/2013/PHI.SMG., yang mengabulkan gugatan PT Mahakam Beta Farma sepanjang berakhirnya hubungan kerja terhitung sejak tanggal 21 Juni 2013. Dan menetapkan hak pesangon atas akibat hukum putusnya hubungan kerja yaitu sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Terhadap putusan PHI Semarang, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/IV/2014/PHI.Smg., yang disertaidengan memori kasasi tanggal 17 April 2014. 

Namun demikian, Mahkamah Agung menilai alasan kasasi perusahaan tidak dapat dibenarkan, karena PHI Semarang telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang terhadap peristiwa hukumnya telah terbukti bahwa perusahaan telah memberi surat peringatan I, II dan III kepada pekerja. Sehingga, sebagaimana tersebut dalam amar putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 14 Agustus 2014, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Mahakam Beta Farma. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of