Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
269

MK Akan Putus Judicial Review Bos Maspion, Akankah Upah Buruh Semakin Murah?

Jakarta | Bos Maspion Group, Alim Markus keberatan dengan besaran kenaikan upah minimum setiap setahun sekali, yang menurutnya selalu menyulut demonstrasi para buruh. “Kami mohon, Pak, masalah UMR, UMK, dulunya kan ditangani oleh menteri tenaga kerja, dulu tidak begitu ada banyak demonya. Setelah diserahkan pada bupati, walikota, gubernur, malah tiap tahun demonya bertubi-tubi, Pak. Jadi kami minta dikembalikan pada yang seasalnya,” ujar Alim Markus dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan perdana, Kamis (27/2/2014) lalu. 

Markus meminta Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Karena setiap tahun, kebutuhan hidup layak setiap buruh mengalami kenaikan, sehingga penetapan upah minimum cukup dengan angka KHL, dan tidak perlu lagi menghitung angka inflasi serta pertumbuhan ekonomi. 

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terjadilah desentralisasi untuk menetapkan UMK, sehingga setiap tahun pada dasarnya UMK itu harus ditetapkan sebagai jaring pengaman, safety net.  Dari semangat dan jiwa asal mulanya UMK itu tidak mencapai atau menuju untuk kehidupan rakyat. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan,  gubernur, khususnya dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Timur,  menetapkan upah minimum regional sebagai UMK di atas KHL. Bahkan, lebih ekstrim lagi plus pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi bukan lagi sebagai makna jaring pengaman. Itulah keberatan yang kami rasa,” jelas Beni Lukito, staff dari Bos Maspion Group itu. 

Seperti dilansir pada website Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis (19/3) mendatang, permohonan Alim Markus dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 akan diputus oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi. Jika permohonan Alim Markus dikabulkan, maka jalan bagi Pemerintah untuk mengubah aturan besaran angka upah minimum akan terwujud. 

Berikut bunyi Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan  memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of