Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
307

PDI-P Pengusul Revisi UU PHI, Rieke Dorong Komisi IX Buat Revisi

Jakarta | Pernyataan Rieke yang merupakan Anggota Komisi IX dan Politisi PDI Perjuangan ini berbeda dengan Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019, yang justru revisi UU PPHI diusulkan oleh Fraksi PDI-P.

Rieke Dyah Pitaloka meminta Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, untuk membuat draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Senin (23/3) di Gedung DPR.

“Untuk itu, kami mendorong agar Komisi IX segera menyusun naskah akademik dan RUU Perubahan UU 2/2004 dan mengakomodir aspirasi pekerja/buruh dalam Perubahan UU 2/2004,”ujarnya.

Rieke mengaku prihatin dengan banyaknya kasus seperti PHK, pelanggaran upah minimum, pelanggaran kontrak dan outsourcing maka jalur penyelesaiannya adalah melalui tahapan bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial dan kasasi/PK ke Mahkamah Agung. Rieke menilai, selama 10 tahun lebih berjalan, UU 2/2004 gagal menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara adil, cepat,tepat dan murah. “Peran perlindungan negara terhadap hak-hak buruh tidak nampak dalam sistem PPHI. Oleh sebab itu UU 2/2004 perlu ditinjau ulang”, tambahnya.

Selain UU 2/2004 yang menjadi Prioritas Prolegnas Tahun 2015, yaitu Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional Perempuan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of