Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
233

Pemerintah Didesak Laksanakan Jaminan Pensiun Juli 2015

J61IMG-20150327-WA006akarta | Puluhan massa yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Serikat Buruh dan Masyarakat Sipil Peduli Jaminan Pensiun untuk Pekerja Formal dan Informal, mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jum’at (27/3) siang tadi. Mereka meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai Kasir Negara, untuk menjadi leading sector dari pelaksanaan jaminan pensiun bagi buruh/pekerja formal dan informal.

Sinta, selaku juru bicara Aliansi memaparkan tujuan kedatanganya ke Kemenkeu, adalah untuk memastikan ketersediaan anggaran negara, guna mendukung beroperasinya jaminan pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015, sesuai amanat Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dan tidak boleh ada penundaan lagi.

Pemerintah juga diminta untuk menganggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana kontingensi sedikit-dikitnya Rp 5 trilyun/tahun yang disimpan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keberlanjutan program jaminan pensiun, lanjut Sinta.

Pada kesempatan itu pula, perwakilan Aliansi yang diterima oleh Humas Kemenkeu, Rahmat memberikan Petisi untuk disampaikan ke Menkeu. Petisi tersebut, ditanda-tangani perwakilan dari unsur Pekerja/Serikat Pekerja dari berbagai wilayah (Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Yogyakarta,  Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara), Lembaga Swadaya Masyarakat (TURC, Yasanti, Bitra, MWPRI, Jaringan Buruh Migran), Buruh Migran, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Pekerja Rumahan, Akademisi, dan Organisasi Mahasiswa (Permahi).

Setelah selama lebih kurang satu jam berada menghalangi gerbang masuk Kemenkeu, akhirnya aparat keamanan membubarkan konsentrasi massa aliansi tepat pada Pukul 09.30 Wib. (***Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of