Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
412

Perjanjian Kontrak Berulang, PHI Wajibkan Bayar Pesangon

Makassar | Litha Sanggaria, keberatan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja di PT BII Finace Center, pada Januari 2014 lalu. Litha yang bekerja sebagai Credit Admin, sejak Oktober 2010, diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang diperpanjang setiap setahun sekali, hingga 3 (tiga) kali perpanjangan.

Selama bekerja, Litha selalu diberikan upah dibawah upah minimum yang berlaku di Kota Makassar. Sehingga dirinya merasa diperlakukan tidak adil, dan kemudian mengajukan tuntutan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Makassar.

Pihak perusahaan yang berada di Jl. Kajaolalido, No. 6, Kota Makassar tersebut, keberatan dengan gugatan yang diajukan Litha. Menurut perusahaan yang diwakili kuasa hukumnya, Rahadi B.S., gugatan Litha seharusnya ditujukan ke PHI Jakarta Pusat, dan bukan di PHI Makassar. Karena kedudukan hukum PT BII Finace Center berada di Jl. Mangga Dua Raya, Wisma Eka Jiwa, Lt. 10, Jakarta Pusat.

Sedangkan PT BII Finace Center yang berada di Kota Makassar adalah hanya kantor cabang, yang tidak memiliki otoritas dalam mengambil keputusan apapun, melainkan hanya melakukan operasional terhadap kegiatan marketing dan collection.

Namun, PHI Makassar tidak sependapat dengan dalil keberatan yang diajukan perusahaan. Dalam putusannya Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2014, gugatan Litha yang menuntut pembayaran uang pesangon, kekurangan upah dan upah selama tidak dipekerjakan sejak Januari hingga April 2014, dikabulkan sebagian, sebesar lebih dari Rp.35 juta.

Tak terima dengan Putusan PHI Makassar, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/PHI.G/2014/PN.MKS. yang disertai dengan memori kasasi tanggal 10 September 2014. Perusahaan beralasan, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang telah dibuat, adalah sah dan telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga, tidak serta merta dapat dibatalkan, karena telah memenuhi unsur adanya kesepahaman, telah cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Akan tetapi, Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan kasasi yang diajukan perusahaan, karena alasan tersebut merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan. Sedangkan pemeriksaan di Mahkamah Agung adalah mengenai penerapan hukum, yang pada kesimpulannya PHI Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum atas pemeriksaan dan putusan perkara yang diajukan oleh Litha Sanggaria.

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BII Finace Center”, demikian ucap Dr. H. Zahrul Rubain, SH., MH., Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung. (Jm)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of