Type to search

Perusahaan Atur Uang Pensiun Lebih Kecil Dari Undang-Undang

Share

Medan | Mahkamah Agung berpendapat, terbukti jumlah uang pensiun yang diatur dalam peraturan perusahaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Ratu, lebih kecil dari jumlah uang pensiun yang diatur dalam undang-undang, sehingga yang diterapkan untuk menetapkan perhitungan uang pensiun adalah adalah ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Demikian pertimbangan Mahkamah Agung yang tercantum dalam putusannya Nomor 445 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 18 September 2014, yang pada amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Ratu pada tanggal 17 Oktober 2013.

Dalam dalil permohonan kasasinya, pihak rumah sakit keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 12 September 2013, yang mengabulkan gugatan Rachel E.L. Tamba atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun, dan menetapkan hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003.

Pihak rumah sakit menganggap, bahwa pengaturan uang pensiun telah diatur dalam Peraturan Perusahaan yang hanya diberikan uang jasa pengabdian sebagai uang pisah sebesar 13 bulan upah. Sedangkan, Rachel menuntut hak yang harus diterimanya adalah sebesar 32 bulan upah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 167 UU No. 13/2003.

Rachel diputuskan hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun dengan masa kerja selama 27 tahun terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2013, melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu & Anak Sri Ratu Medan Nomor 060/SK.DIR/RSIA-SR/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang Pemberhentian Sebagai Karyawan (Pensiun) Rumah Sakit Ibu & Anak Sri Ratu Medan. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *